.webp)
Pemerintah Kota Malang memperketat perizinan dan pengawasan daycare menyusul kasus yang terjadi di Yogyakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan pengasuhan anak memenuhi standar yang ditetapkan.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyoroti masih adanya daycare yang belum memenuhi standar resmi. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh.
"Dari pengalaman itu, saya sudah minta dinas terkait untuk menindaklanjuti dan mempelajari kasus di Yogyakarta. Kita juga libatkan camat dan lurah untuk memperketat pengawasan," kata Wahyu kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wali Kota menegaskan, pengawasan tidak hanya berhenti pada aspek administratif. Akan tetapi menjangkau sampai kepada kualitas dari layanan. Termasuk kompetensi tenaga pengasuh dan standar operasional di lapangan.
Meski begitu, Pemkot Malang tidak langsung menutup daycare yang diketahui belum berizin. Mereka tetap diarahkan agar segera melengkapi legalitas sesuai aturan yang berlaku.
Meski demikian, penindakan tegas tetap disiapkan bagi daycare yang diketahui telah melanggar ketentuan.
"Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita suruh hentikan," tegasnya.
DPRD Kota Malang mengingatkan agar Kota Malang tidak kecolongan. Wakil rakyat mendesak Pemkot melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh daycare, baik dari sisi perizinan maupun standar operasional.
"Kita harus pastikan semua daycare benar-benar sudah berizin dan berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada yang luput dari pengawasan," kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Salah satunya dengan mewajibkan pemasangan CCTV yang dapat diakses langsung oleh orang tua.
"Setiap daycare harus punya CCTV yang terhubung dengan orang tua. Ini penting untuk transparansi dan memberi rasa aman," ujarnya.
Menurut Suryadi, perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran orang tua dan masyarakat dinilai penting sebagai kontrol sosial untuk mencegah potensi kekerasan.
"Di Kota Malang tidak boleh ada kejadian seperti itu (Yogyakarta). Kita harus pastikan anak-anak terlindungi dengan baik," pungkasnya.
(auh/abq)
