.webp)
DPRD Jember menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Jember yang mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan secara massal. Dukungan tersebut disertai penekanan pada pentingnya akurasi data sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan.
Program verval yang berlangsung pada 18-24 April 2026 itu melibatkan sekitar 22 ribu ASN dan menyasar sekitar 97 ribu warga kategori kemiskinan ekstrem atau Desil 1. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga dengan penugasan lintas wilayah untuk menjaga objektivitas.
Wakil Ketua DPRD Jember, Fatmawati menilai, keterlibatan ASN merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mendukung program pemerintah daerah sekaligus memastikan data sosial lebih valid.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Verval massal ini adalah bagian dari tugas ASN untuk mendukung program pemerintah. Tujuannya memastikan data kemiskinan valid sehingga tidak ada lagi warga mampu yang masuk kategori Desil 1," ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong evaluasi teknis atas pelaksanaan di lapangan, terutama terkait kendala jarak tempuh dan risiko kerja yang dihadapi ASN. Menurut dia, perbaikan teknis diperlukan agar program berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas hasil pendataan.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris. Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu menegaskan pentingnya sinkronisasi data sebagai fondasi kebijakan sosial.
"Kami merespons langkah Pemkab Jember, yang ingin mendata secara komprehensif data kemiskinan ini. Sehingga data yang dihasilkan tepat sasaran dan valid," katanya.
Menurut Sunarsi, proses verval harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar target penyelesaian pada akhir April 2026 dapat tercapai. Komisi D juga akan memanggil sejumlah instansi, mulai dari Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Sekretaris Daerah, guna memastikan tidak ada perbedaan data antar lembaga.
Di tingkat fraksi, dukungan menguat. Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto, menilai pelibatan ASN menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas data berbasis kondisi riil di lapangan.
"Dengan turun langsung, mereka akan tahu persis peta kemiskinan yang sebenarnya. Selama ini banyak yang hanya jadi objek pendataan, tapi jarang tersentuh bantuan," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Edo Rahmanta, menilai kebijakan tersebut relevan untuk memperbarui data kesejahteraan sosial, khususnya pada kelompok Desil 1 hingga 3.
"Kami sangat sepakat dengan melibatkan ASN dalam verval untuk memperbarui data kesejahteraan sosial," katanya.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan tidak mengganggu tugas utama ASN serta memperhatikan beban kerja, mengingat sebagian kegiatan dilakukan di luar jam kerja formal.
Sebelumnya, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di daerahnya masih menjadi tantangan serius dan memerlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan.
Menurut dia, salah satu kendala utama dalam program pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data, yang berakibat pada tidak tepatnya penyaluran bantuan.
"Ada yang rumahnya bagus tapi masih menerima bantuan. Bahkan ada yang sudah meninggal tapi masih tercatat. Ini yang membuat bantuan tidak tepat sasaran," ujarnya.
Dengan dukungan DPRD, pemerintah daerah berharap hasil verval massal ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
(auh/hil)
