.webp)
Pelantikan putra Bupati Malang HM Sanusi, Ahmad Dzulfikar Nurrahman menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi catatan DPRD Kabupaten Malang. Fraksi PDIP menantang nyali Kadis LH baru berani menertibkan perusahaan nakal yang mengancam lingkungan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodir melontarkan tantangan terbuka terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang baru dilantik itu.
Tantangan ini muncul di tengah sikap apatis publik yang meragukan integritas proses pengangkatan jabatan Ahmad Dzulfikar Nurrahman, karena dianggap kental dengan aroma nepotisme dan kepentingan tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Proses seleksi terbuka itu kan, disampaikan sesuai dengan prosedur, tetapi publik kan terlanjur apatis, artinya kepada lembaga negara terkait tata kelola pemerintahan," kata Abdul Qodir kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).
Menurut Abdul Qodir, satu-satunya cara bagi putra Bupati Malang Sanusi tersebut untuk memulihkan kepercayaan masyarakat adalah dengan menunjukkan kinerja nyata dan keberanian dalam menegakkan aturan lingkungan hidup di lapangan.
Abdul Qodir menegaskan bahwa Ahmad Dzulfikar harus peka terhadap tuntutan publik yang saat ini beranggapan bahwa pengangkatannya penuh dugaan kongkalikong dan pesan sponsor.
Ia menekankan agar Kadis LH yang baru tidak hanya berlindung di balik narasi formalitas prosedur atau pemenuhan syarat administratif semata.
"Dia (Kadis LH) harus peka dengan apa, tuntutan publik.Nah, publik hari ini beranggapan bahwa pengangkatan Kadis LH ini terkesan penuh dengan kongkalikong, pesan sponsor, dan lain sebagainya," tegasnya.
Keresahan masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan harus dijawab dengan kepemimpinan yang progresif dan aksi konkret yang menyentuh persoalan mendasar di Kabupaten Malang.
Sebagai langkah awal, Fraksi PDIP melalui Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang akan mengundang sekaligus menantang Kadis LH untuk melakukan inspeksi mendadak ke berbagai perusahaan di wilayah tersebut.
Fokus utamanya adalah memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap pengelolaan limbah dan pemenuhan dokumen Analisan Dampak Lingkungan (Amdal).
Oleh karena itu, Fraksi PDIP mendesak agar Kadis LH baru segera turun ke lapangan guna membuktikan apakah dugaan pelanggaran lingkungan yang selama ini dilaporkan memang benar terjadi atau tidak.
"Maka dari itu, kegelisahan, kegerahan publik itu harus dia jawab. Ayo, bersama Komisi 3 turun, sidak ke perusahaan-perusahaan. Bagaimana pengolahan limbahnya, bagaimana Amdalnya sudah terpenuhi atau tidak," tandasnya.
Abdul Qodir menyatakan bahwa jika ditemukan adanya pelanggaran, maka tindakan tegas berupa penyegelan harus segera dilakukan tanpa pandang bulu agar keadilan bagi masyarakat dapat terpenuhi.
"Seandainya ada perusahaan-perusahaan yang melanggar itu, segera lakukan sebuah tindakan hukum," katanya.
Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang ini kembali menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai tolok ukur kesuksesan seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya.
Jika seorang pejabat mampu mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat, hal itu akan memberikan kepuasan tersendiri karena mampu menjawab kegelisahan warga.
"Yang diharapkan masyarakat itu adalah Kepala Dinas LH baru peka terhadap kebutuhan masyarakat, menjawab keresahan masyarakat. Yang menurut masyarakat tidak adil, di mana letak ketidakadilannya, sehingga dengan begitu masyarakat puas, ternyata benar yang dinarasikan selama ini bahwa tidak terjadi ini itu," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Bupati Malang M Sanusi melantik 447 pejabat di lingkungan Pemkab Malang. Salah satunya adalah Ahmad Dzulfikar Nurrahman, putra kandung Bupati, yang dilantik menjadi Kepala DLH.
Prosesi pengukuhan dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional ini berlangsung khidmat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (13/4).
Selain Dzulfikar, Sanusi melantik tiga pejabat eselon II lainnya, yakni Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP, Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Astri Lutfiatunnisa, yang menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam arahannya, Bupati Sanusi menekankan bahwa mutasi dan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik memegang teguh pakta integritas yang telah diikrarkan.
"Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Sanusi dalam sambutannya, Senin (13/4/2026).
(auh/hil)
