.webp)
Dinamika politik di Kabupaten Malang menghangat gegara Bupati Sanusi melantik anak kandungnya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Terbaru, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan membahas pengangkatan sekaligus pelantikan Dzulfikar.
Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti arahan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar mengkritisi kebijakan tersebut, meski Bupati Sanusi merupakan kader partai mereka sendiri.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konstitusional dengan mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat tersebut berisi desakan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan pimpinan DPRD, seluruh fraksi, komisi, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), serta Tim Panitia Seleksi (Pansel).
"Menindaklanjuti arahan Sekjen PDI Perjuangan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang telah mengambil langkah konstitusional dengan mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat gabungan," kata Zulham kepada detikJatim, Senin (20/4/2026).
Zulham menyampaikan bahwa pengawasan ini adalah bentuk tanggung jawab ideologis untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, partai tidak akan memaklumi begitu saja kebijakan yang berpotensi mencederai etika publik hanya karena faktor kedekatan politik.
"Bagi kami, pengawasan bukan sekadar respons atas satu peristiwa, melainkan manifestasi tanggung jawab ideologis dalam menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas," tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk membedah secara mendalam proses seleksi terbuka yang dilakukan Pemkab Malang.
Penelusuran akan dilakukan mulai dari tahapan administrasi hingga uji kompetensi untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar demi meloloskan figur tertentu.
Zulham menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem birokrasi di Kabupaten Malang.
"Karena itu, kami tidak akan menyederhanakan persoalan hanya pada pelantikan Kepala Dinas, tetapi akan menelisik secara utuh proses seleksi terbuka, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan tidak ada satu pun aturan yang dikesampingkan," tegas Zulham.
Hasil dari RDP ini nantinya akan menjadi dasar objektif bagi fraksi dalam menentukan langkah politik selanjutnya terhadap kepemimpinan Bupati Sanusi.
Pihaknya juga menyebut pengambilan langkah ini sejalan dengan arahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
"Hasil dari Rapat Dengar Pendapat tersebut akan menjadi pijakan objektif dalam menentukan sikap politik Fraksi PDI Perjuangan ke depan," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi Bupati Malang M Sanusi yang melantik putra kandungnya Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH). Hasto mengaku telah meminta agar hal tersebut dikritisi.
Diketahui, M Sanusi merupakan kader PDIP. Hasto mengaku telah mendapat info Sanusi melantik anaknya sebagai Kadis DLH.
"Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga, sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa, ya, mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut," kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Hasto mengatakan pendidikan politik memang dimulai dari keluarga. Namun dia menekankan jangan sampai ada praktik yang tidak adil.
"Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga, tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan," ujarnya.
Bupati Malang M Sanusi diketahui melantik 447 pejabat di lingkungan Pemkab Malang. Salah satunya adalah Ahmad Dzulfikar Nurrahman, putra kandung Bupati, yang dilantik menjadi Kepala DLH.
Prosesi pengukuhan dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional ini berlangsung khidmat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (13/4).
Selain Dzulfikar, Sanusi melantik tiga pejabat eselon II lainnya, yakni Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP, Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Astri Lutfiatunnisa, yang menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam arahannya, Bupati Sanusi menekankan bahwa mutasi dan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik memegang teguh pakta integritas yang telah diikrarkan.
"Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Sanusi dalam sambutannya, Senin (13/4/2026).
(auh/abq)
