.webp)
Bupati Malang M Sanusi menuai sorotan usai melantik putra kandungnya sendiri, Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Setelah pelantikan dia memastikan seluruh proses seleksi jabatan di wilayahnya berjalan bersih tanpa adanya praktik transaksional.
"Jual beli jabatan tidak ada, yang dilantik tidak dimintai uang. Kalau ada yang bayar bilang saya. Kita harus hentikan semua ini, itu melanggar sumpah janji," tegas Sanusi.
Bupati juga mengingatkan poin-poin krusial dalam Pakta Integritas, termasuk larangan menerima atau memberi hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun.Diamengancam akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang berani melanggar aturan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pakta Integritas ini tidak boleh dilanggar, kalau dilanggar nanti akan ada sanksinya," tambahnya.
Sanusi melantik putranya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai 1 dari 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Administrator, Pengawas, hingga Jabatan Fungsional di antara 447 pejabat di lingkungan Pemkab Malang yang dilantik di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin (13/4).
Selain Dzulfikar, Sanusi juga melantik tiga pejabat eselon II lainnya, yakni Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP, Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Astri Lutfiatunnisa yang menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam arahannya, Sanusi menekankan mutasi dan pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk memegang teguh Pakta Integritas yang telah diikrarkan.
"Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Sanusi dalam sambutannya.
Sanusi menegaskan pihaknya bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja para ASN. Dia pastikan bahwa pengawasan itu bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas kerja.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah menjelaskan bahwa pelantikan besar-besaran ini mencakup berbagai lini.
Selain pejabat tinggi, ada 6 camat, 2 kepala bagian, 2 lurah, 36 kepala SMP, 341 kepala SD, serta puluhan tenaga fungsional dan kesehatan yang turut dilantik. Nurman menyebut momentum ini sebagai bentuk penyegaran organisasi sekaligus mengisi kekosongan jabatan yang ada.
