.webp)
Perluasan lapangan kerja di Kota Malang masih menjadi salah satu tantangan besar di tahun 2026. Meskipun berbagai proyek strategis mulai berjalan, kontribusi sektor-sektor baru terhadap penurunan angka pengangguran dinilai belum mencapai titik maksimal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan menjelaskan, pihaknya saat ini tengah dalam proses sinkronisasi data terkait total serapan tenaga kerja untuk periode berjalan.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2025, Kota Malang berhasil menyerap sekitar 15 ribu tenaga kerja ke berbagai sektor industri. Untuk tahun ini, Arif menyebutkan bahwa laporan komprehensif masih terus dikumpulkan dari berbagai badan usaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk 2026 ini masih kita hitung, karena laporan lengkapnya belum masuk. Tahun 2025 kemarin sekitar 15 ribuan tenaga kerja terserap," ujar Arif kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).
Target utama saat ini adalah menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 5,69 persen agar mampu menyentuh kisaran 5 persen.
Dengan estimasi angkatan kerja mencapai 350 hingga 400 ribu orang, saat ini tercatat masih ada sekitar 25 ribu penduduk yang belum terserap ke dunia kerja.
Arif optimistis masuknya investasi baru di tahun ini akan menjadi kunci utama untuk mengejar target tersebut.
"Targetnya jelas menurunkan TPT. Kalau dari hitungan sekarang, masih sekitar 25 ribuan yang jadi PR. Harapannya dengan investasi yang masuk di 2026 ini bisa ditekan mendekati 5 persen," ungkapnyam
Sejauh ini, sektor jasa dan perdagangan masih menjadi tulang punggung perekonomian kota. Industri perhotelan, kuliner.
Selain sektor UMKM tetap mendominasi penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor manufaktur atau industri berat lainnya.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi stimulus baru rupanya belum menunjukkan dampak signifikan pada triwulan pertama tahun ini.
Menurut Arif, kendala utama terletak pada proses administratif dan kesiapan operasional para pelaku usaha di sektor tersebut.
Dari sekitar 80 unit usaha yang mengajukan keterlibatan dalam program MBG, baru 20 unit yang telah melengkapi perizinan secara resmi. Hal inilah yang menyebabkan serapan tenaga kerja dari sektor tersebut belum terlihat di lapangan.
"MBG ini masih berproses. Dari sekitar 80-an yang mengajukan, baru sekitar 20-an yang sudah mengantongi izin. Jadi memang belum banyak berpengaruh," katanya.
Padahal, lanjut Arif, secara matematis potensi serapan dari program MBG sangatlah besar. Jika seluruh unit usaha MBG dapat beroperasi secara simultan, diprediksi akan ada 30 ribu lowongan kerja baru yang terbuka bagi masyarakat.
Namun, Arif menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat proyeksi dan tidak bisa dijadikan acuan keberhasilan dalam waktu dekat.
"Itu pun kalau semuanya berjalan. Jadi belum bisa dihitung sebagai kontribusi riil saat ini," tegas Arif.
Sebagai langkah konkret untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan para pencari kerja. Disnaker-PMPTSP telah menjadwalkan agenda bursa kerja atau job fair pada Agustus 2026 mendatang.
Selain berfungsi sebagai ruang pertemuan langsung antara pelamar dan perusahaan, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi penurunan angka pengangguran di Kota Malang.
"Job fair tetap jadi strategi kita untuk menekan TPT, sekaligus membuka akses lebih luas bagi pencari kerja," pungkasnya.
(mua/hil)
