.webp)
Gejolak di Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi dan ekonomi global, termasuk Indonesia. Meski dinilai masih aman dalam jangka pendek, kebijakan yang timbul untuk menghadapi situasi ini, seperti dengan skema WFH berpotensi berdampak serius.
Sebelumnya, masyarakat sempat dibuat resah oleh isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut memicu aksi panic buying di sejumlah SPBU, termasuk di Surabaya. Antrean kendaraan sempat mengular meski pemerintah telah mengumumkan tak ada kenaikan harga.
Kemudian, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan efisiensi energi. Salah satunya dengan memberlakukan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN serta mengimbau sektor swasta untuk melakukan langkah serupa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Kebijakan WFH Dinilai Mampu Hemat BBM |
Pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Gigih Prihantono menilai, dalam jangka pendek kondisi cadangan BBM dalam negeri masih aman. Namun, perlu ada mitigasi risiko lebih lanjut terhadap kondisi perekonomian.
"Kalau untuk 1 sampai 3 bulan masih aman ya (BBM). Cuma memang perlu ada mitigasi risiko ya sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya energi saja, tapi terkait perdagangan juga, ditakutkan arus barangnya yang terhambat," ujar Gigih saat dihubungi detikJatim, Kamis (2/4/2026).
Gigih menyebut, Indonesia sendiri tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah.
"Saya pikir tiga bulan ke depan masih aman. Karena sumber resource minyak bumi kita juga tidak dari Timur Tengah saja," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan jika hal ini berkepanjangan, negara-negara seperti India dan China berpotensi mencari pasar baru. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada pelaku usaha dalam negeri.
"Kalau ini berkepanjangan, seperti India, China akan mencari pasar baru. Nah, itu dikhawatirkan masuk ke Indonesia sehingga para pelaku usaha di Indonesia kalah bersaing," jelasnya.
Di sisi lain terkait kebijakan WFH yang mulai diterapkan, Gigih menilai langkah tersebut justru berpotensi menekan aktivitas ekonomi, terutama dari konsumsi masyarakat.
"Karena perekonomian itu bergerak karena mobilitas. Kalau mereka enggak mobile maka perekonomian akan terdampak," terangnya.
Ia menyebut, kondisi ini bisa memperparah pelemahan permintaan domestik yang saat ini terjadi.
"Apalagi permintaan kita lagi melemah, sehingga ini mungkin akan memperparah konsumsi domestik dalam negeri," ujarnya.
Sebagai langkah mitigasi, Gigih pun mendorong pemerintah memperkuat transportasi publik dan memberikan insentif kepada pelaku usaha di tengah situasi geopolitik.
"Mitigasinya memperkuat transportasi publik, kemudian penggunaan transportasi publik, lalu motor listrik. Kemudian juga mempersiapkan insentif-insentif kepada pelaku usaha, terutama untuk dampak dari pelemahan permintaan," bebernya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi situasi saat ini.
"Sebenarnya enggak perlu panik ya, karena kondisinya relatif aman. Apalagi bauran energi kita juga cukup, jadi tetap tenang saja," tuturnya.
Meski demikian, masyarakat tetap disarankan untuk bersiap menghadapi kemungkinan risiko yang tidak terduga.
"Tapi juga perlu untuk menyiapkan mungkin cash kalau memang terjadi risiko-risiko yang kita tidak bisa prediksi," tandasnya.
(ihc/hil)
