.webp)
Rencana sejumlah pemerintah daerah yang mendorong hingga mewajibkan ASN bersepeda ke kantor, dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini dinilai relevan di tengah tekanan pasokan energi global.
Pakar Transportasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Machsus ST MT menilai, kebijakan gowes ke kantor bukan sekadar kampanye sesaat, melainkan bagian dari strategi pengelolaan mobilitas yang efektif.
"Menurut saya, kebijakan gowes merupakan langkah yang baik, relevan, dan strategis, terutama dalam situasi ketika pasokan BBM nasional menghadapi tekanan akibat terganggunya jalur distribusi global, seperti dinamika di Selat Hormuz," kata Machsus kepada detikJatim, Selasa (31/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Machsus menjelaskan, dalam perspektif teori transportasi, kebijakan tersebut masuk dalam pendekatan Transportation Demand Management (TDM), yakni strategi untuk mengelola permintaan perjalanan agar ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil bisa ditekan. Salah satu instrumen utamanya adalah peralihan moda transportasi ke opsi yang lebih hemat energi, termasuk sepeda.
"Dengan demikian, gowes bukan sekadar simbol penghematan atau kampanye sesaat, tetapi merupakan strategi manajemen mobilitas yang secara langsung dapat menurunkan konsumsi BBM, khususnya untuk perjalanan rumah-kantor atau aktivitas harian jarak dekat. Jika dilakukan secara masif, dampaknya tidak hanya pada penghematan energi, tetapi juga pengurangan kemacetan, emisi, dan beban jalan perkotaan," jelasnya.
Menurutnya, efektivitas gowes dalam menghemat BBM sangat bergantung pada karakter perjalanan. Dalam teori pemilihan moda (mode choice), masyarakat mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, biaya, kenyamanan, hingga aspek keselamatan.
Untuk perjalanan jarak pendek, misalnya di bawah 5 kilometer, bersepeda dinilai sangat efisien karena dapat menggantikan kendaraan bermotor yang cenderung boros dalam kondisi lalu lintas perkotaan.
"Jadi, saya melihat gowes sangat efektif untuk mobilitas komuter jarak dekat, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya solusi sistem transportasi," ujarnya.
Meski begitu, penerapan kebijakan gowes dinilai perlu dilakukan secara bertahap. Machsus menyebut, kebijakan dua hingga tiga hari dalam sepekan lebih realistis dibandingkan penerapan penuh setiap hari.
"Jika masyarakat sudah mulai terbiasa, frekuensinya bisa ditingkatkan secara alami. Dari pengalaman kebijakan transportasi, perubahan perilaku yang berbasis pembiasaan biasanya lebih berhasil daripada kebijakan yang bersifat instruktif dan mendadak,"
Ia menambahkan, penghematan BBM tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat bersepeda. Diperlukan kebijakan transportasi yang komprehensif melalui pendekatan push dan pull strategy, seperti peningkatan transportasi umum, penyediaan jalur sepeda, hingga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
"Jadi, solusi tidak boleh berhenti pada ajakan bersepeda, tetapi harus menyentuh pola mobilitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ancaman krisis pasokan BBM, diversifikasi moda transportasi menjadi sangat penting," pungkasnya.
(irb/hil)
