.webp)
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung langkah kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan praktik mafia BBM subsidi di SPBU 54.861.11, Jalan Teuku Umar, Kaliwates, Jember. Ketua BPH Migas, Wahyudi Anas menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada Polres Jember untuk proses hukum lebih lanjut.
"Mengenai pengusutan tuntas, selanjutnya kami serahkan ke Aparat Penegak Hukum. Kami mendukung penuh pengusutan ini agar oknum yang bermain dapat ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku," katanya, Sabtu (14/3/2026).
Selanjutnya, dia menjelaskan, polisi juga telah melakukan penyegelan terhadap SPBU sehingga tidak bisa beroperasi. Hal ini dilakukan, demi kelancaran penyelidikan oleh aparat kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menemukan ketidaksesuaian signifikan antara pasokan masuk sebesar 16 Kiloliter (KL) dengan catatan penjualan yang membengkak hingga 22 KL per hari. Semalam ditemukan kegiatan yang berpotensi sebagai penyalahgunaan stok BBM," ujarnya.
Wahyu menjelaskan, modus operandi yang diduga digunakan para oknum adalah menyalahgunakan Surat Rekomendasi. Dokumen yang seharusnya menjadi akses legal bagi sektor perikanan, pertanian, UMKM, hingga pelayanan umum, justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Selisih angka yang cukup signifikan ini sedang kami dalami bersama Pertamina untuk menghitung total potensi kerugian negara. Kami tidak akan menoleransi praktik yang merugikan rakyat kecil ini," paparnya.
Kendati fokus pada penegakan hukum dan pengusutan mafia, BPH Migas menjamin distribusi BBM di wilayah Jember tidak akan terganggu. Seluruh stok mulai dari Biosolar, Pertalite, hingga Pertamax Green dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke SPBU terdekat guna memastikan kelancaran konsumsi masyarakat menjelang Idulfitri.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, kami pastikan distribusi tetap normal agar persiapan lebaran dan aktivitas ekonomi warga tetap berjalan lancar," tandasnya.
Penyegelan yang dilakukan pada Sabtu pukul 11:45 WIB ini merupakan hasil kolaborasi solid antara BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Polres Jember, DPRD, serta pemerintah daerah setempat. BPH Migas juga mengimbau masyarakat untuk turut serta mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran bagi pihak yang benar-benar membutuhkan.
(ihc/abq)
