Bupati Sidoarjo Usul Tukar Status Jalan Gajah Mada-Lingkar Timur

Bupati Sidoarjo Usul Tukar Status Jalan Gajah Mada-Lingkar Timur

Aprilia Devi - detikJatim
Selasa, 10 Mar 2026 10:00 WIB
Bupati Sidoarjo Subandi
Bupati Sidoarjo Subandi/Foto: Aprilia Devi/detikJatim
Sidoarjo -

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengusulkan pertukaran status dua ruas jalan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dua ruas itu adalah Jalan Gajah Mada dan Jalan Raya Lingkar Timur.

Jalan Gajah Mada yang saat ini merupakan jalan nasional diusulkan menjadi jalan kabupaten, sementara Jalan Raya Lingkar Timur yang kini menjadi kewenangan kabupaten diusulkan jadi jalan nasional.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, usulan tersebut telah dikirimkan ke pemerintah pusat dan saat ini tinggal menunggu keputusan dari Kementerian PU. Pemkab Sidoarjo juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengawal proses tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sudah bersurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum karena nanti mau kita tukar Jalan Gajah Mada dengan Lingkar Timur," ujar Subandi, Selasa (10/3/2026).

ADVERTISEMENT

Subandi menjelaskan, perubahan status jalan tersebut diharapkan memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menata kawasan Jalan Gajah Mada.

Jika nantinya menjadi kewenangan kabupaten, kawasan Jalan Gajah Mada akan ditata lebih menyeluruh. Tidak hanya perbaikan infrastruktur, tetapi juga pengembangan kawasan agar lebih hidup dan ramah bagi aktivitas masyarakat.

"Nah kalau nanti Lingkar Timur kita tukar dengan Jalan Gajah Mada, kita bisa memperbaiki terutama Jalan Gajah Mada biar bisa untuk tempat jalan-jalan (aktivitas dan wisata), terutama masyarakat Sidoarjo," jelasnya.

Selain itu, kawasan tersebut juga direncanakan menjadi sentra kuliner yang dapat menampung pelaku usaha kecil hingga para pedagang agar berjualan lebih tertata.

Pemkab Sidoarjo pun saat ini masih terus melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait agar proses pertukaran status jalan tersebut segera terealisasi.

"Ini kita sudah bersurat karena sudah kita audiensi kepada provinsi ya, biarkan nanti segera ditindaklanjuti untuk pengawalan kepada Kementerian PU yang ada di Jakarta," pungkasnya.




(irb/hil)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads