.webp)
Konflik yang memanas di Timur Tengah memunculkan pertanyaan soal keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kawasan tersebut. Pemerintah pun membuka opsi moratorium atau penghentian sementara penempatan PMI ke negara berisiko jika eskalasi konflik terus meningkat.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana mengatakan, hingga saat ini sebenarnya sudah ada kebijakan moratorium penempatan PMI ke sejumlah negara Timur Tengah sejak lama.
"Bicara mengenai penempatan Timur Tengah sebenarnya sejak 2015 terdapat moratorium penempatan PMI melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 perihal penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah," kata Gimbar saat dikonfirmasi detikJatim, Minggu (8/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, aturan perlindungan pekerja migran juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam regulasi tersebut disebutkan larangan penempatan pekerja migran ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup.
"Pada pasal 72 ayat B dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan calon PMI ke negara yang dinyatakan tertutup," imbuh Gimbar.
Kemudian, juga ditegaskan larangan penempatan PMI ke negara tujuan yang tidak memiliki aturan perlindungan tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah Indonesia, atau tidak memiliki sistem jaminan sosial bagi pekerja migran.
Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, pemerintah pun menyiapkan opsi tambahan berupa penghentian sementara penempatan PMI ke wilayah berisiko.
"Bapak Menteri Mukhtarudin juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa KP2MI telah menyiapkan opsi penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko sebagai langkah preventif apabila terjadi eskalasi konflik," tegasnya
Langkah tersebut disiapkan untuk memastikan keselamatan calon pekerja migran Indonesia yang berencana bekerja di kawasan yang berpotensi terdampak konflik.
Diberitakan sebelumnya, BP3MI Jawa Timur mencatat ada sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang berada di negara-negara Timur Tengah dalam lima tahun terakhir.
"Mayoritas Arab Saudi hingga mencapai angka 3.994 PMI," kata Gimbar.
Namun, tidak ada penempatan PMI legal asal Jawa Timur di dua negara yang saat ini menjadi pusat konflik yakni Iran dan Israel. "Jika spesifik bicara negara-negara di atas terbilang penempatannya jarang, tidak tercatat penempatan ke negara Israel maupun Iran sebagai PMI legal selama 5 tahun terakhir, untuk Lebanon sebanyak 1 PMI, dan Yordania sebanyak 13 PMI," tuturnya.
Data BP3MI juga menunjukkan negara dengan jumlah PMI asal Jawa Timur terbesar masih berada di Arab Saudi dengan 3.994 PMI dalam lima tahun terakhir. Kemudian Turki menampung 958 PMI asal Jatim dan Qatar sebanyak 638 PMI.
Di tengah situasi geopolitik yang memanas, pemerintah juga memastikan komunikasi dengan PMI tetap berjalan melalui layanan hotline 24 jam yang dapat diakses dari luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik untuk memantau perkembangan situasi dan melakukan pendataan PMI secara real-time.
Jika konflik di kawasan tersebut semakin meluas, pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario termasuk kemungkinan evakuasi bagi PMI yang berada di negara terdampak. Sementara itu, BP3MI Jawa Timur menyatakan siap memfasilitasi pemulangan PMI jika sewaktu-waktu diperlukan.
"Sebagai Balai Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di wilayah Jawa Timur yang merupakan kantong dengan angka penempatan tertinggi, kami tentunya siap menerima repatriasi dan juga memfasilitasi kepulangan sampai daerah asal saat ketibaan PMI di Bandara Juanda," pungkasnya.
(irb/hil)
