.webp)
Kader PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati mendadak jadi buah bibir. Ia diterjang isu miring terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah instruksi tegas DPP PDIP yang melarang kadernya 'main' di program itu.
Kabar ini mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial menyandingkan foto Rita dengan Ketua DPC PDIP Magetan, Diana Sasa. Narasi unggahan itu menuding adanya standar ganda: pimpinan menyerang program, namun anak buah justru memiliki dapur operasionalnya.
"Ketua DPC PDIP Magetan mulai menyerang program MBG milik polisi, padahal anak buahe sesama kader dewan PDIP Magetan due dapur MBG," tulis keterangan dalam unggahan viral tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rita Haryati Buka Suara
Merespons tudingan itu, Rita Haryati angkat bicara. Ia membantah keras terlibat langsung dalam pengelolaan atau kepemilikan dapur SPPG tersebut. Rita mengaku posisinya hanya sebagai pemilik lahan yang disewakan kepada pihak lain.
"Itu memang tempat saya disewa untuk SPPG. Orang Madiun kemarin yang cari tempat," kata Rita, Selasa (3/3/2026).
Rita membeberkan detail transaksi bisnis itu. Lahan seluas 600 meter persegi miliknya dikontrak senilai ratusan juta rupiah untuk jangka waktu empat tahun.
"Sewanya itu 4 tahun Rp 500 juta. Memang itu tempat saya kosong pernah saya buka usaha tidak jalan. Ada yang cari tempat orang Madiun kemarin," tandasnya.
DPC PDIP Magetan Pasang Badan
Setali tiga uang, Ketua DPC PDIP Magetan Diana Sasa juga membantah tudingan yang beredar di jagat maya. Sasa menegaskan bahwa pihaknya tetap tegak lurus pada instruksi pusat untuk menjaga integritas partai.
"Tidak benar. DPC PDI Perjuangan menjalankan sepenuhnya arahan DPP terkait MBG. Prinsip kami jelas, kader harus menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan," tegas Sasa saat dikonfirmasi detikJatim.
Sasa memastikan telah melakukan klarifikasi internal dan menyebut lahan tersebut bukan dikelola atas nama Rita. "Sudah saya klarifikasi bukan atas nama beliau. Hanya disewakan tempatnya," imbuhnya.
Larangan Keras dari DPP PDIP
Isu ini menjadi sensitif lantaran DPP PDI Perjuangan baru saja menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang seluruh kader menyentuh "bisnis" MBG. Politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa partai tidak ingin program kerakyatan dikomersialisasi oleh individu di internal mereka.
"Betul, surat tersebut untuk internal Partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa Partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam 'bisnis' MBG," ungkap Guntur Romli, Jumat (27/2/2026).
Guntur menekankan bahwa sikap partai sudah bulat dalam memandang program pemerintah tersebut.
"Dengan adanya larangan tersebut sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," pungkasnya.
(ihc/dpe)
