.webp)
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Gubernur Jatim. Zulhas meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mensukseskan program MBG.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkap program MBG telah dirasakan oleh 8,4 juta penerima manfaat hingga awal tahun 2026. Untuk mendukung pendistribusian MBG, sebanyak 3.339 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur telah disiapkan. Dengan rincian 3.125 unit sudah beroperasi dan 214 lainnya dalam tahap persiapan.
"Total penerima manfaat 8,4 juta jiwa. Ini ikhtiar besar yang harus kita jaga bersama. Terutama untuk daerah kepulauan dan wilayah dengan akses terbatas," kata Khofifah di Surabaya, Kamis (19/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Khofifah menyatakan, realisasi program MBG tidak hanya difokuskan pada kuantitas layanan namun juga komitmen memenuhi kualitas dan standar keamanan pangan.
Hingga saat ini, sebanyak 1.094 SPPG di Jatim sudah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), kemudian 795 SPPG bersertifikat chef dan 137 unit bersertifikat halal.
Khofifah menargetkan seluruh unit SPPG harus memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk itu berbagai pihak mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan dinilai penting guna memastikan kualitas gizi dan pengawasan mutu pada MBG.
Selain itu, neraca pasok pangan juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut supaya mengutamakan bahan baku lokal untuk mendukung perekonomian daerah.
"Program MBG dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal. Karena itu, mitra penyedia bahan baku didominasi pelaku UMKM, BUMDES serta koperasi desa," kata Khofifah.
Diketahui, Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Gubernur Jatim. Zulhas meminta semua pemerintah daerah (Pemda) untuk ikut serta mensukseskan program MBG di daerah.
"Kami sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis," kata Zulhas di Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Atas dasar Perpres tersebut, Zulhas meminta semua Pemda mensukseskan program MBG tanpa banyak alasan. MBG adalah program utama Presiden Prabowo Subianto.
"Bahwa seluruh pemerintah daerah, ada 17 kementerian memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh, jadi tidak ada alasan pemerintah daerah tidak ikut terlibat mensukseskan BGN dalam program makan bergizi gratis ini," jelasnya.
Dalam rakor ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan jajaran OPD Pemprov Jatim.
Rakor ini membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Kemudian percepatan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan monitoring pemenuhan gizi pada penerima manfaat program MBG, serta capaian dan evaluasi pelaksanaan program MBG di Jawa Timur.
(ihc/abq)
