Menteri PU Bertemu Sekdaprov Jatim Bahas Normalisasi Kali Lamong

Menteri PU Bertemu Sekdaprov Jatim Bahas Normalisasi Kali Lamong

Faiq Azmi - detikJatim
Selasa, 10 Feb 2026 16:03 WIB
Menteri PU bertemu dengan Sekdaprov Jatim
Menteri PU bertemu dengan Sekdaprov Jatim/Foto: Faiq Azmi/detikJatim
Surabaya -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo bertemu dengan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono di Kantor Gubernur Jatim. Kedatangan Doddy untuk memastikan dukungan Kementerian PU dalam membangun Jawa Timur.

"Saya sudah lama nggak silaturahmi dengan Pak Adhy, terakhir saat beliau Penjabat (Pj) Gubernur Jatim. Ya ada beberapa hal yang kita diskusikan, apa yang bisa kita bantu untuk memperkuat Jatim, ada saran dari Pak Sekda seperti Kali Lamong," kata Doddy di Surabaya, Selasa (10/2/2026).

"Nanti akan kita support Kali Lamong dan beberapa tempat lain. Ada beberapa titik tadi kita bincangkan namun belum detail sekali, nanti akan dilanjutkan oleh Kepala Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) saya di Jawa Timur dan Kepala Balai Sungai kebetulan kalau Kali Lamong ikut Bengawan Solo tadi sudah saya telepon nanti akan koordinasi dengan dinas terkait di Jawa Timur," tambahnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkhusus Kali Lamong, Doddy memastikan Kementerian PU akan membantu melakukan normalisasi termasuk urusan pintu air.

ADVERTISEMENT

"Tadi sudah dibicarakan di awal soal Kali Lamong. Tapi kepala balainya di Bengawan Solo ya, air Bengawan Solo tadi sudah saya telepon untuk koordinasi dinas terkait. Nanti peran Kementerian PU itu soal pintu air, kita lakukan normalisasi Bengawan Solo, ada juga sungai anakannya kita normalisasi," jelasnya.

"Harapan kami pada saat air-air tinggi di sungai itu, kita buka pintu air bisa dibuang ke Bengawan Solo. Tadi sudah kita bicarakan, nanti detail teknisnya biar antar dinas dan balai ya, Balai Bengawan Solo kalau Kali Lamong," tambahnya.

Sementara Sekdaprov Jatim Adhy menyebut perbaikan di Kali Lamong memerlukan waktu. Selain itu, ada peluang kemungkinan relokasi warga.

"Efeknya ada pemukiman harus dipindahkan. Kalau di Gresik ya memang peningkatan batas juga, kalau pakai alternatif yang pembuangan itu, embung itu harus banyak dan mahal juga dan nggak permanen juga," jelasnya.

"Yang direlokasi itu kita masih lihat dulu studinya hasil surveinya seperti apa, kalau ada masyarakat di lokasi yang memang bukan untuk pemukiman yang di bawah ketinggian air ya memang harus pindah. Yang di Lamongan yang parah, kalau Gresik ini kan pelimpahan," tandasnya.




(faa/hil)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads