Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan Flyover Gedangan Sidoarjo akan segera dibangun. Saat ini, Flyover Gedangan Sidoarjo dalam proses pembebasan lahan.
"Sekarang proses pembebasan lahan," kata Doddy di Sidoarjo usai melihat penerapan Inpres Jalan Daerah TA 2025 Banjarkemantren-Prasung di Sidoarjo, Sabtu (7/2/2026).
Doddy menyebut, desain Flyover Gedangan Sidoarjo telah selesai dibuat. Saat ini, pihak Pemkab Sidoarjo masih melakukan proses pembebasan lahan menggunakan APBD Pemkab. Sementara pembangunan Flyover menggunakan anggaran Kementerian PU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Desainnya sudah selesai, sekarang proses pembebasan lahan. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita mulai pekerjaan fisiknya," terangnya.
Diketahui, proyek Flyover Gedangan Sidoarjo disiapkan untuk mengurai kemacetan kronis di kawasan perempatan Gedangan yang selama ini menjadi titik padat lalu lintas antara Sidoarjo dan Surabaya.
Bupati Sidoarjo Subandi menyebut pembebasan lahan untuk Flyover Gedangan dijadwalkan akan dimulai tahun 2026. Dari perhitungan yang dilakukan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 340 Miliar.
Dari total tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan anggaran hingga Rp200 miliar, sementara kekurangannya akan diajukan melalui skema pendanaan pemerintah pusat.
"Flyover Gedangan ini merupakan PSN, pembebasan lahannya diperkirakan membutuhkan total sekitar Rp340 miliar. Kita sudah menyiapkan hingga Rp200 miliar, dan rencana pembebasan lahan akan dimulai awal tahun 2026," kata Subandi, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).
Flyover Gedangan sendiri telah dirancang oleh Kementerian PUPR dengan panjang konstruksi 475 meter. Total lahan terdampak mencapai 157 bidang, mayoritas berupa bidang usaha, selain terdapat bangunan kantor Polsek Gedangan dan masjid.
Luas lahan yang masuk dalam trase pembangunan mencapai 13.400 meter persegi, belum termasuk tanah sisa yang tidak dapat dimanfaatkan, sehingga keseluruhan kebutuhan anggaran minimal mencapai Rp260 miliar, dan bisa meningkat hingga Rp340 miliar setelah memperhitungkan lahan tambahan yang harus dibebaskan.
(auh/hil)











































