.webp)
Gempa M 6,4 mengguncang Pacitan pada Jumat (6/2). Peristiwa ini mendorong BPBD Pacitan memperbarui kesiapsiagaan masyarakat dengan adanya sistem peringatan dini tsunami.
Sirene peringatan dini tsunami yang telah dipasang di sejumlah mulai diuji coba guna memastikan perangkat itu bekerja dengan baik.
"Alhamdulillah, TEWS (Tsunami Early Warning System) yang ada sudah kami uji coba dan berfungsi dengan baik," kata Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko kepada detikJatim, Senin (9/2) siang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, lanjut mantan Camat Tulakan itu, pihaknya rutin melakukan tes TEWS secara rutin pada tanggal 26 tiap bulan.
Di sisi lain, pasca peristiwa gempa dini hari Jumat pekan lalu, pengujian kembali dilakukan guna memastikan fungsi alat dimaksud.
"Uji coba bahkan disaksikan langsung oleh Bapak Nanang Samodra dari Komisi VIII DPR-RI, Bapak Pangarso Suryotomo Plt Deputi Pencegahan BNPB, serta Bapak Sekda selaku Kepala BPBD," ujar Erwin.
Selain optimalisasi fungsi TEWS, lanjut Erwin, upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi perhatian khusus.
Hal itu selaras dengan pernyataan pihak Komisi VII maupun BNPB usai serah terima bantuan penanganan darurat gempa sehari sebelumnya.
"Langkah-langkah yang kami lakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana. Selain itu kami juga menyiapkan rencana simulasi berkala dengan melibatkan semua entitas yang ada," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR-RI Nanang Samodra menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana.
Dia minta BPBD bersama masyarakat menggelar simulasi secara rutin dan berkelanjutan. Upaya mitigasi bencana harus dilaksanakan dari tingkat keluarga, sekolah, hingga komunitas.
"Simulasi tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi harus berulang-ulang. Kita bisa mencontoh Jepang, yang rutin melakukan latihan kebencanaan sehingga ketika gempa terjadi, korban bisa diminimalisir," jelas legislator Partai Demokrat asal NTB tersebut.
Senada dengan Nanang, Plt Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo melihat pentingnya penguatan kesadaran pengurangan risiko bencana kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
Hal itu dapat dilakukan baik dengan sosialisasi secara masif maupun pelibatan masyarakat dalam kegiatan geladi.
"Tentu saja hal tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah, sementara tugas kami di BNPB adalah mendampingi, baik dalam hal teknis, penyediaan logistik, maupun peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah," imbuh Papang, sapaan karib Pangarso Suryotomo.
Untuk diketahui pemerintah mengucurkan beragam jenis bantuan untuk penanganan darurat usai peristiwa gempa M 6,4 yang berpusat di Pacitan.
Bantuan dimaksud berupa dukungan logistik dan penanganan darurat senilai total Rp 351,8 juta.
Jenisnya meliputi 100 lembar selimut, 100 lembar terpal, dan 1 unit tenda pengungsi. Bantuan lain berupa 50 paket kasur lipat serta 30 unit tenda keluarga.
(irb/dpe)
