Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pertanyaan soal kapan awal puasa mulai ramai dicari masyarakat. Hal ini dikarenakan bulan ini menjadi momen penting bagi umat Islam. Pada bulan Ramadan, setiap amal kebaikan diyakini akan dilipat gandakan pahalanya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, penetapan awal Ramadan akan merujuk pada metode masing-masing pihak. Perbedaan metode tersebut kerap memunculkan perbedaan jadwal awal puasa. Lantas, bagaimana jadwal puasa menurut versi Muhammadiyah dan pemerintah?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadwal Awal Puasa 2026 Versi Muhammadiyah
Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadan 2026. Keputusan tersebut tercantum dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
Dalam maklumat tersebut diputuskan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Penetapan tersebut berdasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang digunakan Muhammadiyah. Perhitungannya menggunakan hisab hakiki yang mengacu prinsip, syarat, serta parameter KHGT.
Jadwal Awal Puasa 2026 Versi Pemerintah
Berbeda dengan Muhammadiyah, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menentukan awal puasa melalui pemantauan hilal pada hari terakhir bulan sebelumnya.
Berdasarkan kalender Hijriah yang diterbitkan Kemenag, awal puasa Ramadan 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Prediksi tersebut termuat dalam kalender resmi yang disusun Kemenag sebagai acuan awal penanggalan keagamaan.
Kendati demikian, penetapan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat. Sidang tersebut digelar dengan mengacu pada hasil pemantauan hilal serta perhitungan hisab yang dilakukan menjelang akhir bulan Syakban.
Baca juga: Puasa dan Lebaran 2026 Berapa Hari Lagi? |
Mengapa Awal Puasa Bisa Berbeda?
Penetapan awal puasa dapat berbeda dikarenakan penggunaan metode yang digunakan juga tidak sama. Pemerintah menggunakan metode imkanur rukyat yang melihat hilal secara langsung, atau disebut metode visibilitas hilal.
Terdapat sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi sebelum melakukan visibilitas hilal, seperti ketinggian bulan, jarak bulan dan matahari, ketebalan sabit hilal, umur, dan beda waktu tenggelam antara bulan dan matahari, ditambah batas minimum dua derajat yang harus terpenuhi.
Metode ini sesuai Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah sendiri sudah mengadopsi kriteria dari Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) sejak 2022, yakni pada penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri.
Sedangkan untuk PP Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan dengan metode hisab hakiki wujudul hilal. Dalam buku Hukum Islam Berkemajuan untuk Membangun Peradaban yang ditulis dr Mohammad Hasan Bisyri, wujudul hilal lebih merujuk pada metode akal dan perhitungan jelas.
Wujudul hilal ditetapkan melalui perhitungan astronomis. Dengan demikian, metode ini menetapkan awal bulan baru tanpa melakukan pemantauan dengan mata telanjang selama memenuhi kriteria tertentu.
(hil/irb)











































