.webp)
Banjir luapan aliran Bengawan Jero yang terjadi sejak Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026 ini berdampak luas di Lamongan. Hasil rekapitulasi data sementara BPBD Lamongan, bencana hidrometeorologi ini menggenangi ribuan rumah warga, lahan pertanian, serta sejumlah fasilitas pendidikan.
Data BPBD Lamongan menyebutkan ada total sebanyak 5.188 rumah yang dihuni 4.861 kepala keluarga (KK) atau sebanyak total 21.888 jiwa warga yang terdampak banjir akibat luapan Bengawan Jero di Lamongan.
Selain itu, banjir juga merendam 7.125 hektare sawah dan tambak serta menggenangi 92 lembaga pendidikan di 5 kecamatan. Wilayah terdampak luapan Bengawan Jero itu meliputi Kecamatan Kalitengah, Turi, Deket, Glagah, dan Karangbinangun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kecamatan yang terdampak paling besar ada di wilayah bantaran sungai, terutama Kecamatan Turi dan Karangbinangun. Ada ribuan warga terdampak serta ratusan hektare lahan pertanian terendam banjir.
Di Kecamatan Kalitengah, banjir merendam 604 rumah dan berdampak pada 2.229 jiwa, dengan 1.065 hektare sawah dan tambak terendam. Sementara di Kecamatan Turi tercatat sebanyak 1.946 rumah terdampak dengan 6.066 jiwa, serta 1.366 hektare lahan pertanian terdampak banjir.
Adapun di Kecamatan Deket, banjir menggenangi 701 rumah dan berdampak pada 3.038 jiwa. Di Kecamatan Glagah ada 1.153 rumah terdampak dengan 5.789 jiwa, serta 1.501 hektare sawah dan tambak terendam. Serta di Kecamatan Karangbinangun banjir menggenangi 784 rumah, 4.766 jiwa, dan 2.347 hektare lahan pertanian.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Lamongan, Sugeng Widodo menyampaikan hingga saat ini BPBD bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan, pendistribusian bantuan logistik, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi.
"Upaya penanganan darurat terus kami lakukan, mulai dari distribusi bantuan logistik, pemantauan debit air sungai, hingga kesiapsiagaan personel di wilayah rawan banjir. Kami juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan," ujarnya.
Data dari UPTD PSDA Kuro, ungkap Sugeng, menunjukkan tinggi muka air di kawasan Bengawan Jero sudah mulai surut. Meski masih berstatus Siaga Merah, hari ini (18/1/2026) tinggi muka air yang ada di Pheiskal Blawi turun 2 cm dari hari kemarin, yaitu 074.
"Hari ini 74 cm, turun 2 cm," ujarnya.
BPBD Lamongan, kata Sugeng juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Bengawan Jero, mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi dalam beberapa waktu ke depan.
Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara menuturkan hingga saat ini Pemkab Lamongan sudah mendistribusikan bantuan beras kurang lebih mencapai 14,5 ton untuk 17.623 jiwa terdampak banjir.
"Target distribusi sementara sebanyak 24 ton. Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Provinsi agar tambahan cadangan beras segera terpenuhi," kata Dirham.
Sebelumnya, Pemkab Lamongan telah menetapkan status tanggap bencana setelah elevasi air di Bendungan Blawi terus meningkat hingga tembus di angka 78 beberapa waktu lalu. Hal itu seperti disampaikan Sekda Lamongan Moh Nalikan.
"Status tanggap darurat kita berlakukan. Dengan elevasi Bendungan Blawi yang sudah menyentuh 78, genangan meluas dan berdampak di enam kecamatan," kata Nalikan kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, kenaikan debit air itu menyebabkan sejumlah sungai meluap dan menggenangi kawasan permukiman, fasilitas umum, serta lahan pertanian warga. Sebagai langkah penanganan, Pemkab Lamongan langsung menyisir dan membersihkan sungai pembuang untuk memperlancar aliran air.
"Kami juga mengajukan bantuan 22 ton beras cadangan pangan pemerintah ke Badan Ketahanan Pangan Nasional. Saat ini tinggal menunggu ACC untuk pencairan melalui Bulog," jelas Nalikan.
Selain itu, setiap desa yang terdampak diwajibkan mendirikan posko kesehatan yang siaga penuh.
"Posko kesehatan wajib ada di masing-masing desa, baik oleh Puskesmas, Pustu, maupun bidan desa. Pelayanan kesehatan harus siaga 24 jam," tegasnya.
(ihc/dpe)
