.webp)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD. Hasto menolak mentah-mentah wacana tersebut.
"PDI Perjuangan menolak pemilihan (kepala daerah) oleh DPRD, jadi (harusnya dipilih) oleh rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Hasto menekankan, penolakannya bukan sikap pribada tapi partainya. Ini setelah PDIP mendengarkan aspirasi dari rakyat dan seluruh pengurus partai di Indonesia saat rakernas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menambahkan, PDIP juga mendorong pemilu dilaksanakan semurah-murahnya hingga harus menghilangkan mahar politik. Sebab wacana pilkada dipilih oleh DPRD awalnya berangkat dari keluhan ongkos politik yang mahal.
"Kemudian melakukan sekolah tim kampanye, sehingga dirancang perencanaan yang baik. Kemudian dengan e-voting. Bahkan kami sudah melakukan simulasi tentang e-voting tersebut," jelasnya.
Dia kembali menegaskan, bahwa partai banteng mocong putih itu bahwa pemilihan kepala daerah harus dipilih langsung rakyat. Sebab hal itu merupakan semangat reformasi dan kedaulatan rakyat.
"Karena ini prinsip kedaulatan, ini legitimasi kepemimpinan, tanggung jawab pemimpin pada rakyat, dan ini juga spirit dari reformasi yang harus kita jalankan. Kedaulatan rakyat tidak boleh dicabut dengan cara apapun," tandasnya.
(esw/abq)
