.webp)
Gagasan mengubah Pilkada langsung menjadi Pilkada dipilih oleh DPRD menguat belakangan. Sejumlah partai politik seperti Gerindra, Golkar, PKB, hingga NasDem mendukung gagasan itu.
Pengamat Politik Universitas Airlangga, Fahrul Muzaqqi menyebut perlunya ada pendalaman yang lebih empiris terkait plus-minus Pilkada dipillih rakyat secara langsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya rasa memang wajar ketika ada gagasan mengevaluasi dalam tanda kutip pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini pilkada dipilih rakyat, saya melihat memang dalam perkembangan pilkada sejauh ini perlu dilakukan pendalaman secara lebih empiris kaitannya dengan apa yang menjadi kelebihan atau positif selama pelaksanaan pilkada langsung sampai sampai sekarang dan apa efek negatifnya, perlu pendalaman lebih empiris," kata Fahrul kepada detikJatim, Senin (5/1/2025).
Menurut Fahrul, Pilkada langsung masih sangat relevan diterapkan untuk tingkat Bupati/Wali Kota. Sebab, Bupati/Wali Kota lebih langsung bertemu dengan warga atau lebih jelas wilayahnya.
"Saya lihat secara struktural terlepas dari klausul otonomi daerah, yang lebih nyata dampaknya itu harus diakui bupati wali kota. Sementara gubernur posisinya kepanjangan pemerintah pusat," jelasnya.
"Kaitannya hal itu saya lihat provinsi lebih layak apalagi ditinjau pelaksanaan pilkadanya. Jadi pilkada tidak langsung melainkan melalui DPRD dan melibatkan pemerintah pusat, jadi ada andil DPRD provinsi dan pemerintah pusat dalam menentukan gubernur," tambahnya.
Fahrul menyatakan untuk tingkat kabupaten/kota masih selayaknya digelar pilkada langsung. Hal ini sekaligus menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
"Kalau kabupaten-kota masih relevan pemilihan langsung dari rakyat. Karena semangat otonomi daerah itu keterlibatan rakyat langsung dan lebih real dirasakan di kabupaten-kota," tandasnya.
(auh/abq)
