.webp)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan para pengusaha untuk memastikan kegiatan usaha di Kota Pahlawan berjalan aman tanpa gangguan premanisme. Jika mengalami kendala atau hambatan, para pengusaha diminta segera melapor ke Satgas Penanganan Premanisme dan dijamin tanpa pungutan biaya.
Eri mengatakan, pengusaha bisa langsung melapor apabila merasa terintimidasi, tidak aman, atau tidak nyaman dalam menjalankan usaha di berbagai bidang.
"Apakah (hambatan usaha) dalam hal pembangunannya, apakah dalam hal perparkirannya, apakah dalam hal apapun, maka bisa langsung disampaikan kepada kami (satgas penanganan premanisme)," kata Eri kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Jumat (9/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, Satgas Penanganan Premanisme beranggotakan seluruh unsur Forkopimda Surabaya. Karena itu, setiap laporan akan ditangani secara cepat dan ditargetkan tuntas dalam waktu dua hari.
"Jadi ketika lapor maka kami turunnya langsung bersamaan. Maka prosesnya sangat cepat. Maka itulah 2x24 jam itu harus sudah selesai dan tertangkap. Maka kami bergerak seperti itu," ujarnya.
Eri menegaskan, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan pengusaha ketika melapor ke satgas.
"Dan itulah yang saya harapkan, jangan punya pikiran lagi bahwa satgas penanganan premanisme ini nanti ada biaya yang keluar, tidak ada! Tapi tugas kami adalah menjaga keamanan dan menjaga kenyamanan untuk pengusaha yang ada di Kota Surabaya," tambahnya.
Ia menilai, kelancaran usaha perlu dijaga karena para pengusaha merupakan penyumbang pajak yang digunakan untuk membiayai pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah tidak layak huni.
Karena itu, Eri menegaskan Pemkot Surabaya akan menjaga amanah tersebut dengan memastikan pengusaha merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usahanya.
"Maka saya berharap ini menjadi contoh teman-teman ada yang segera lapor. Karena kemarin sudah ada satu kasus yang masuk langsung kita selesaikan dengan Satgas Mafia Tanah, Satgas Premannya datang, sekarang langsung proses di pengadilan untuk pembuktian siapa yang benar tapi tidak ada kejadian di lapangan. Sudah ada satu kasus yang sudah berjalan masuk dan sudah berjalan," pungkasnya.
(esw/hil)
