.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meresmikan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Srigading Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Dadang menyebut evaluasi program makan bergizi gratis (MBG) telah dilakukan. Ia mengklaim MBG berjalan dengan cepat dan lancar.
"Alhamdulillah MBG berjalan dengan cepat, dan baik. Memang ada beberapa kejadian, tapi di tahun 2026 ditargetkan tidak ada lagi kejadian serupa," terangnya kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
Dadang mengatakan, kejadian akibat MBG berangsur menurun selama empat bulan terakhir. Pada September, ada sekitar 60 kejadian. Pada Oktober ada sekitar 80 kejadian akibat MBG. Namun, terjadi penurunan laporan kejadian pada November menjadi 40 kejadian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian pada Desember ini ada 11 kejadian, ini menunjukkan MBG semakin baik. Pentingnya kualitas MBG tidak hanya menyehatkan tapi juga aman dikonsumsi," jelasnya.
Sementara terkait jumlah penerima MBG, Dadang menyebut ada sekitar 55 juta penerima manfaat. Namun, data tersebut terus dapat bertambah seiring adanya perkembangan data dari masing-masing wilayah di Indonesia.
"Kita akan menutup tahun dengan 19.169 lebih SPPG untuk melayani sekitar 55 juta penerima manfaat. Kemudian akan dilakukan MBG serentak di pada 8 Januari 2026. Dan itu dipastikan dengan makanan segar dengan kualitas menu yang baik," katanya.
BGN turut meminta seluruh Kepala Daerah untuk memastikan tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang tidak terdaftar dalam penerima manfaat. Artinya, Kepala Daerah wajib menyisir penerima manfaat agar mendapatkan MBG.
Wawali Kota Blitar, Elim Tyu Samba menyebut ada sekitar 15 SPPG yang beroperasi di Kota Blitar. Sementara jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2.500 jiwa setiap SPPG. Menurutnya, jumlah penerima manfaat akan terus bertambah. Termasuk dari golongan ibu hamil, anak terlantar dan sebagainya.
"Kemudian kami juga akan menyisir penerima manfaat yang belum terdaftar, karena dimungkinkan masih akan terus bertambah. Seperti ibu hamil, anak terlantar dan sebagainya yang tidak terdaftar dalam Dapodik, Kemenag maupun Posyandu. Yang jelas Pemkot Blitar berperan untuk mendukung MBG ini," tandasnya.
(hil/abq)
