.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto terus menggenjot pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Bersama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Yandri meninjau langsung Kopdes Merah Putih di Desa Plosowahyu, Lamongan, Senin (22/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai koperasi desa berjalan sesuai target. Yandri menyebut, dari target nasional sekitar 80 ribu desa, pemerintah telah melakukan pengadaan lahan secara bertahap. Hingga kini, sekitar 45 ribu lahan telah tersedia dan masuk tahap verifikasi, sementara pembangunan Kopdes telah mencapai lebih dari 20 ribu unit.
"Target kami, akhir 2025 ini sebanyak 20 ribu Kopdes sudah selesai dibangun dan beroperasi. Selanjutnya, pada 2026 akan kembali digenjot untuk desa-desa lainnya," ujar Yandri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, pembangunan Kopdes menyasar sekitar 75 ribu desa di luar wilayah kelurahan. Pemerintah menargetkan seluruh desa tersebut telah memiliki gerai Kopdes paling lambat pertengahan 2026.
Menurut Yandri, tantangan utama pembangunan Kopdes terletak pada ketersediaan dan status lahan. Oleh karena itu, saat ini pembangunan difokuskan pada lahan yang status hukumnya jelas, baik milik desa, kabupaten, provinsi, maupun tanah negara.
"Ukuran ideal memang 20x30 meter. Namun jika desa tidak memenuhi ukuran tersebut, tetap bisa dibangun dengan penyesuaian," katanya.
Yandri juga menegaskan, kehadiran Kopdes tidak akan mematikan warung-warung kecil di desa. Justru sebaliknya, Kopdes diharapkan mampu memperkuat distribusi dan pelayanan kebutuhan masyarakat.
"Kopdes ini hadir untuk mengurangi kesenjangan, bukan mematikan usaha rakyat. Warung-warung tetap berjalan dan akan dilayani melalui sistem distribusi yang lebih baik," tegasnya.
Pemerintah, lanjut Yandri, juga merencanakan pembangunan gudang besar di tingkat kabupaten yang berfungsi sebagai pusat distribusi atau grosir untuk melayani kebutuhan Kopdes maupun warung desa dengan harga lebih terjangkau.
Terkait keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Yandri menegaskan tidak perlu ada pertentangan dengan Kopdes. Keduanya justru diharapkan saling menguatkan dan bersinergi dalam membangun ekonomi desa.
"Semua kebijakan ini tidak untuk mematikan pihak lain, tapi untuk membesarkan ekonomi desa secara bersama-sama," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Plosowahyu Agus Susanto menyambut positif kunjungan Menteri dan Wakil Menteri Desa. Ia menjelaskan, dalam peninjauan tersebut, rombongan juga melihat langsung unit usaha BUMDes, seperti pengembangbiakan ternak kambing dan budidaya ikan lele yang menjadi potensi unggulan desa.
Menurut Agus, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Plosowahyu saat ini telah mencapai progres sekitar 54 persen dan telah bersinergi dengan BUMDes.
"Ke depan, pengembangan ternak kambing dan ikan lele bisa dianggarkan melalui Dana Desa 2026, apabila menjadi prioritas dan disepakati bersama," pungkasnya.
(auh/hil)
