.webp)
Mustasyar (dewan penasihat) dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Kegiatan ini untuk memperkokoh keutuhan dan soliditas dalam menyikapi konflik internal tubuh NU.
Musyawarah Kubro berlangsung Minggu (21/12) pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sedangkan lokasiny dipusatkan di Aula Al-Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Musyawarah Kubro ini menjadi puncak rangkaian silaturahmi para masyayikh yang sebelumnya telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025 dan Pondok Pesantren Tebuireng pada 6 Desember 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rangkaian pertemuan tersebut merupakan ikhtiar kolektif para ulama sepuh dalam menjaga ukhuwah dan marwah NU sebagai organisasi. Musyawarah Kubro mengambil temaa "Meneguhkan Keutuhan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama".
Forum ini akan dihadiri jajaran mustasyar, syuriyah, dan tanfidziyah PBNU, pimpinan badan otonom NU, serta Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia. Selain itu, turut diundang pengurus PCNU se-Indonesia, PCINU se-dunia, serta para masyayikh pengasuh pondok pesantren (Ashabul Ma'ahid).
Sedangkan inisiatornya sejumlah ulama sepuh NU, di antaranya KHM Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Sirodj, dan KH Umar Wahid, dan KH Kholil As'ad.
Perwakilan panitia, Abdul Mu'id Shohib atau Gus Muid, menegaskan bahwa Musyawarah Kubro ini dimaksudkan sebagai ruang dialog yang sejuk dan penuh kebijaksanaan demi menjaga keutuhan NU.
"Musyawarah Kubro ini menjadi ikhtiar para sesepuh untuk menghadirkan ruang dialog yang arif dan menyejukkan, agar seluruh elemen NU tetap solid dan istiqamah dalam khidmah kepada umat, bangsa, dan negara," kata Gus Muid, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, forum ini diharapkan mampu memperkuat kembali komitmen NU sebagai jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah.
"Para kiai sepuh berharap musyawarah ini dapat menjadi pijakan bersama untuk menjaga ukhuwah jam'iyyah serta meneguhkan peran NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan," pungkas Gus Muid.
Gus Yahya Hadir di Musyawarah Kubro
Musyawarah Kubro ini juga turut dihadiri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), para kiai sepuh, pengurus wilayah, serta pengurus cabang NU dari berbagai daerah di Indonesia.
Gus Yahya mengatakan kehadirannya dalam Musyawarah Kubro tersebut merupakan panggilan langsung dari para kiai sepuh NU. "Saya dipanggil oleh para sesepuh, mustasyar dan para kiai untuk hadir hari ini," ujar Gus Yahya sebelum acara dimulai.
Ia berharap Musyawarah Kubro ini menjadi ruang untuk mempertemukan beragam pandangan demi menjaga integritas organisasi serta memperkuat kontribusi NU bagi umat, bangsa, dan negara.
"Saya berharap melalui pertemuan ini kita bisa menyatukan kebutuhan, kebenaran, dan integritas, baik dalam kehidupan berorganisasi maupun bernegara. Apa yang sudah terjadi, yang sedang berlangsung, dan yang akan kita lakukan ke depan perlu disikapi dengan kebijaksanaan bersama," jelasnya.
Ketika disinggung apakah pertemuan tersebut bersifat final atau akan berlanjut, Gus Yahya menegaskan bahwa proses musyawarah tetap terbuka sesuai kebutuhan organisasi.
Rekomendasi Musyawarah Kubro
Gus Muid, mengatakan konflik yang berkepanjangan telah berdampak serius terhadap wibawa NU. Untuk itu, dalam forum dibahas secara khusus mengenai konflik internal PBNU.
"Musyawarah Kubro memandang konflik internal PBNU yang terus berlangsung ini telah meruntuhkan marwah dan kehormatan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, sekaligus menggerus kepercayaan umat dan publik terhadap NU," kata Gus Muid.
Gus Muid menambahkan, ada tiga poin rekomendasi yang dikeluarkan forum. Rekomendasi itu lahir setelah mencermati arahan para kiai dan sesepuh NU dari jajaran Mustasyar PBNU serta mendengarkan pandangan dan usulan dari PWNU.
Pertama, Musyawarah Kubro menegaskan bahwa konflik internal PBNU harus segera diakhiri demi menjaga keutuhan organisasi.
Kedua, Musyawarah Kubro meminta Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU untuk melakukan islah secara sungguh-sungguh dengan tenggat waktu paling lambat 3 x 24 jam, terhitung sejak Ahad, 21 Desember 2025, pukul 12.00 WIB.
"Islah ini menjadi keharusan demi mengembalikan kehormatan NU sebagai jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah yang menjadi rujukan umat," tegas Gus Muid.
Ketiga, apabila upaya islah tidak dapat dilaksanakan dalam batas waktu tersebut, Musyawarah Kubro meminta kedua pihak menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar PBNU untuk menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026. Penyerahan kewenangan ini diminta dilakukan paling lambat 1 x 24 jam setelah tenggat waktu islah berakhir.
Keempat, apabila kewenangan tersebut juga tidak diserahkan kepada Mustasyar PBNU, Musyawarah Kubro sepakat untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB). MLB akan digelar melalui penggalangan dukungan 50 persen plus satu PWNU dan PCNU, serta diselenggarakan selambat-lambatnya sebelum keberangkatan kloter pertama jamaah haji tahun 2026.
"Kepanitiaan Muktamar Luar Biasa nantinya akan disusun oleh unsur PWNU dan PCNU dengan melibatkan unsur internal NU yang dipandang perlu," jelas Gus Muid.
Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh NU berharap seluruh hasil musyawarah ini dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga keutuhan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.
"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan pertolongan kepada Nahdlatul Ulama dalam menghadapi dinamika organisasi ke depan," pungkas Gus Muid.
(auh/abq)
