Data BPS: Pengangguran di Kota Pasuruan Didominasi Laki-laki

Data BPS: Pengangguran di Kota Pasuruan Didominasi Laki-laki

Muhajir Arifin - detikJatim
Kamis, 18 Des 2025 15:00 WIB
Data BPS: Pengangguran di Kota Pasuruan Didominasi Laki-laki
Kantor BPS Pasuruan/Foto: Muhajir Arifin/detikJatim
Pasuruan -

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pasuruan pada tahun 2025 berada di angka 4,59 persen. Menariknya, pengangguran laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

Kepala BPS Kota Pasuruan, Imam Sudarmadji mengatakan, TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

"Berdasarkan survei ketenagakerjaan nasional (Sakernas) Agustus 2025 yang dirilis bulan Desember ini, TPT di Kota Pasuruan sebesar 4,59 persen," kata Imam, Kamis (18/12/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sudarmadji menyebut, dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 atau 5 orang penganggur. Dalam definisi BPS, penganggur adalah orang yang tidak bekerja, tetapi mereka sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru atau sudah punya usaha tapi belum jalan hingga orang yang putus asa sudah tidak mau mencari pekerjaan.

"Dari sisi jenis kelamin, pengangguran laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Pengangguran laki-laki sebesar 4,95 persen, sementara perempuan sebesar 4,14 persen," jelas Sudarmadji.

ADVERTISEMENT

Data yang menunjukkan banyaknya pengangguran laki-laki dibanding perempuan menyiratkan kesenjangan antar jenis kelamin. Namun di sisi lain, bisa juga menggambarkan variasi pola partisipasi di pasar kerja di Kota Pasuruan.

Sudarmadji menambahkan, secara tren, angka TPT di Kota Pasuruan sejak tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan. Tahun 2023 TPT di Kota Pasuruan berada di angka 5,64 persen; tahun 2024 di angka 4,63 persen; tahun 2025 di angka 4,59 persen.

Secara umum, penurunan tingkat pengangguran terbuka yang terjadi menunjukkan perbaikan penyerapan pasar tenaga kerja, namun masih terdapat berbagai dinamika yang perlu dikaji lebih mendalam oleh pemerintah.

"Terutama terkait lapangan pekerjaan, status pekerja dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja," ujar Imam.




(auh/hil)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads