.webp)
Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Antikorupsi (ARSAK) menggelar aksi damai kantor pemkab dan kejaksaan setempat. Demo yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini.
Dalam aksinya, mereka menyoroti krisis kepemimpinan serta menuntut transparansi penegakan hukum tanpa kompromi di Sidoarjo. Dalam orasinya, massa aksi menilai kondisi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo saat ini berjalan tanpa arah.
Mereka menyoroti berbagai persoalan mulai dari infrastruktur yang dinilai tak terurus, banjir yang berulang hingga ke jalan-jalan protokol, kerusakan jalan, serta layanan dasar yang dianggap berjalan setengah hati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sidoarjo hari ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan yang tidak bisa lagi ditutupi-tutupi," Sigit Imam Basuki salah satu orator dalam aksi tersebut, Selasa (9/12/2015).
Mereka menyebut sejumlah proyek publik molor tanpa penjelasan dan tanpa mekanisme evaluasi yang memadai. Program penanganan banjir yang dijanjikan rampung pada awal masa jabatan, menurut mereka, justru kembali dijanjikan selesai pada 2026.
ARSAK juga menyinggung dugaan disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan. Menurut mereka, dinamika internal pemerintahan tidak seharusnya berdampak pada kebijakan publik.
"Janji politik kini tinggal slogan. Wibawa kepemimpinan hilang, dan rakyat yang menanggung akibatnya," ujar Sigit.
ARSAK menuntut aparat penegak hukum bersikap terbuka mengenai proses penyelidikan terhadap dugaan kasus yang menyeret nama Bupati Sidoarjo. Mereka meminta penyelidikan dilakukan tanpa kompromi, bebas dari intervensi politik.
"Rakyat berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan dan apa langkah yang akan dilakukan," tegas Sigit.
Selain eksekutif, ARSAK juga menyoroti diamnya DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. "Pembiaran terhadap persoalan publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Sidoarjo," ujar Sigit.
"Aksi ini bagian dari refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia. Kami menyoroti beberapa persoalan di Sidoarjo yang belum selesai, terutama terkait kepemimpinan dan dugaan korupsi. Temuan ini akan kami sampaikan ke kantor bupati," ujar Sigit.
Ia menjelaskan bahwa ARSAK menyoroti persoalan di Perumda Delta Tirta Sidoarjo, termasuk kerja sama dengan sebuah perusahaan investasi hingga temuan mengenai reklasifikasi senilai Rp19 miliar yang disebut sebagai "hutang meragukan".
"Menurut kami, reklasifikasi itu tidak sesuai. Dana milik rekanan seharusnya dibayarkan oleh Perumda Delta Tirta, bukan dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain," tegasnya.
Sigit juga menyinggung pernyataan Bupati terkait megaproyek Sidoarjo yang sebelumnya sempat memanas.
"Pak Bupati kemarin marah-marah terkait mega proyek, beliau bilang silakan KPK atau APH turun. Kami ingin mengingatkan bahwa semua proyek ada mekanisme yang wajib diikuti. Kalau terlambat, ada sanksi, ada denda, bahkan bisa sampai blacklist. Kalau ada unsur pidana, tentu bisa dilaporkan," jelas Sigit.
Menutup aksinya, ARSAK menyerukan agar masyarakat Sidoarjo terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Mereka menegaskan bahwa banjir, jalan rusak, dan layanan publik yang buruk adalah dampak langsung dari buruknya tata kelola pemerintahan.
Mereka menggelar aksi damai di depan Kejaksaan Negeri dan Kantor Pemkab dilanjutkan orasi di depan Gedung DPRD Sidoarjo. Aksi berjalan damai hingga selesai, dengan massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutannya.
(auh/abq)
