.webp)
Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menyoroti meningkatnya ketimpangan sosial di era digitalisasi dan globalisasi. Ia menilai, perkembangan teknologi yang cepat justru memunculkan pola "winners dan losers" ketika pasar berkembang cepat tanpa regulasi memadai.
Ning Lia, sapaan akrabnya menegaskan perlunya penguatan ideologi Pancasila untuk menjaga arah demokrasi Indonesia agar tidak terseret dominasi oligarki maupun kesenjangan digital.
"Demokrasi Pancasila harus benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat pemerintahan, bukan sekadar objek kebijakan," ujarnya, Senin (8/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai, rendahnya literasi politik masyarakat masih menjadi persoalan saat ini, sehingga turut menjadi penghambat kualitas partisipasi publik.
Oleh karena itu, ia mendorong penguatan Bab Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945, khususnya terkait norma partisipasi publik dalam proses legislasi dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Lia juga menyoroti persoalan desain pemilu dan kelembagaan partai politik. Juga ada isu pendanaan politik minim transparansi. Menurutnya, regulasi pendanaan politik harus diperketat agar kebijakan publik tidak dikuasai kepentingan modal.
Pandangan tersebut selaras dengan kritik ekonom peraih Nobel, Joseph E. Stiglitz, yang banyak dampak globalisasi, ketimpangan, dan kegagalan pasar.
Dalam konteks di Indonesia, Lia menganalisis Stiglitz pernah mengkritik kebijakan IMF pada krisis 1997-1998 yang mendorong liberalisasi pasar secara cepat tanpa kesiapan struktural.
Konsekuensinya yakni gelombang PHK, melemahnya UMKM, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Setelah Indonesia semakin terintegrasi dalam pasar global, muncul pola winners vs losers para "pemenang" antara lain korporasi besar, investor asing, dan elite politik.
Sedangkan "pihak kalah" berasal dari sektor informal, pekerja berpendapatan rendah, hingga kelompok yang tertinggal dalam akses teknologi maupun pendidikan.
Lia melanjutkan bahwa Stiglitz menegaskan banyak perjanjian perdagangan serta investasi tidak benar-benar bersifat free and fair, sebab selalu ada relasi kuasa yang membuat negara berkembang berada pada posisi tawar yang lemah.
"Dalam perspektif filsafat ekonomi Stiglitz, pasar tidak pernah sepenuhnya mampu mengatur dirinya sendiri. Maka dari itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan distribusi manfaat globalisasi lebih adil," kata Lia.
Maka ia menekankan bahwa pancasila harus menjadi kompas moral dalam menjaga keseimbangan antara berbagai hal seperti kepentingan pasar, kesejahteraan rakyat, hingga kedaulatan negara.
"Pancasila harus menjadi filter terhadap dampak negatif globalisasi kesenjangan sosial, oligarki digital, dan ketimpangan ekonomi," pungkasnya.
(auh/hil)
