.webp)
Eks Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA meminta PBNU mengembalikan konsesi tambang yang telah diberikan oleh pemerintah. Dia tegaskan bahwa kemajuan NU bukan karena proyek tambang.
"Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat," ujarnya di di hadapan kiai sepuh dan mustasyar NU dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Minggu (7/12/2025).
Kiai Said menegaskan bahwa dia menyampaikan sejumlah hal saran ini murni karena kepeduliannya pada masa depan PBNU. Dia berharap agar organisasi ini kembali pada keteduhan, kemaslahatan, dan marwah yang telah dijaga selama lebih dari satu abad.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait polemik konsesi tambang PBNU, dalam forum yang sama yang digelar Sabtu (6/12) di Ponpes Tebuireng, Jombang itu Kiai Said mengusulkan agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah.
Pengembalian konsesi tambang kepada pemerintah itu, menurut Kiai Said perlu dilakukan demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam'iyah. Pandangan ini menurutnya merupakan hasil dari evaluasi yang jernih terhadap dinamika terakhir di PBNU.
Tentang pemberian konsesi tambang oleh pemerintah ini, Kiai Said mengatakan mulanya dia memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
Pada saat itu langkah itu dianggap tepat selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU. Namun, kata dia, situasi yang berkembang beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda.
Konflik internal yang muncul di tubuh PBNU, kemudian munculnya perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
"Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang sangat besar. Karena itu organisasi harus menghindari 5 aktivitas yang berpotensi mudarat.
Pertama, aktivitas yang menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader, kemudian aktivitas yang mengganggu marwah dan independensi organisasi, serta memunculkan persepsi negatif publik terhadap NU.
Selain itu, dia juga mengingatkan organisasi NU harus menghindari aktivitas yang menyeret jam'iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi, serta mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
"NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya," tegas Kiai Said.
(dpe/abq)
