.webp)
Mantan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA menyarankan agar PBNU menghindari 5 aktivitas yang akan menurunkan marwah organisasi. Kiai Said menegaskan bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang sangat besar.
Kiai Said menyarankan agar organisasi Islam terbesar di Tanah Air itu harus menghindari aktivitas yang menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader. Selain itu, NU juga dia minta menghindari aktivitas yang mengganggu marwah dan independensi organisasi, serta memunculkan persepsi negatif publik terhadap NU.
Organisasi NU, kata Kiai Said, juga harus menghindari aktivitas yang menyeret jam'iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi, serta mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya," ujar Kiai Said.
Sebelumnya Kiai Said menyarankan sebaiknya PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah. Dia sampaikan itu dalam forum silaturahmi kiai sepuh NU dengan Ketum PBNU Gus Yahya di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12).
Pengembalian konsesi tambang kepada pemerintah itu, menurut Kiai Said, perlu dilakukan demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam'iyah. Pandangan ini menurutnya merupakan hasil dari evaluasi yang jernih terhadap dinamika terakhir di PBNU.
Kiai Said mengaku mulanya dia memandang kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada PBNU merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU dan sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
Pada saat itu langkah itu dianggap tepat selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU. Namun, kata dia, situasi yang berkembang beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda.
Konflik internal yang muncul di tubuh PBNU kemudian munculnya perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
"Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," ujarnya di hadapan kiai sepuh dan mustasyar NU dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim.
Dia juga menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak bergantung pada konsesi tambang melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.
"Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat," ujarnya.
Kiai Said menegaskan bahwa dia menyampaikan sejumlah hal itu murni karena kepeduliannya pada masa depan PBNU, dengan harapan agar organisasi ini kembali pada keteduhan, kemaslahatan, dan marwah yang telah dijaga selama lebih dari satu abad.
(dpe/hil)
