.webp)
Gubernur Jawa Timur meresmikan puluhan unit hunian sementara (huntara) Kinasih Indah Persada (KIP) untuk para korban tanah gerak di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Trenggalek. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk kandang komunal.
Gubernur Khofifah mengaku bersyukur karena puluhan warga yang terdampak bencana tanah gerak kini dapat menghuni tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.
"Menurut saya daerahnya sangat strategis, dekat jalan jalan raya, dekat dengan perkampungan. Meskipun ini huntara saat diresmikan sudah ada masjidnya," kata Khofifah, Kamis (4/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keberadaan semi permanen tersebut hanya bersifat sementara. Ke depan jika hendak dijadikan hunian tetap maka harus dilakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan terutama menyangkut status kepemilikan lahan.
"Jadi kalau nanti misalnya pada saat tertentu ada keinginan untuk jadi huntap, berarti ada proses untuk renovasi rumah sebagai hunian tetap. Nah, ini kan ada kaitan dengan kepemilikan lahan ya. Jadi, nanti yang mengkoordinasikan Pak Bupati lah," jelasnya.
Tak sekadar menyiapkan tempat tinggal sementara, pemerintah juga menyediakan kandang komunal dan domba yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian warga. Sejumlah fasilitas pendukung berupa listrik dan infrastruktur jalan juga turut disiapkan.
"Ini memberikan harapan kepada mereka yang ada di huntara ini bahwa ada opsi mereka untuk bisa melanjutkan kegiatan ekonomi. Mereka juga bisa lahan di belakang itu bisa dipakai untuk sayur," imbuhnya.
Gubernur mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah lintas instansi yang bergerak cepat guna menolong puluhan warga yang terdampak tanah gerak.
"Terima kasih semuanya ini kerjanya Pak Bupati dan juga dari Perhutani dan Kepala Desa, Camat. Terima kasih semua, termasuk forkopimda," imbuhnya.
Sementara itu Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan komplek huntara yang dibangun di lahan Perhutani tersebut terdiri dari 27 unit rumah. Selain di lokasi tersebut, terdapat 11 kepala keluarga yang memilih membangun rumah di lahan masing-masing.
"Kami memilih lokasi ini pertimbangannya, satu tentu kita pilih tanah yang lebih aman. Kalau kita lihat vegetasi di sekitar juga masih cukup rapat sehingga harapannya kejadian yang serupa tidak akan terjadi lagi," kata M Nur Arifin.
Pihaknya berharap pembangunan huntara tersebut bisa menjadi penyemangat baru bagi warga untuk bisa kembali memulai kehidupannya pascabencana.
"Pemerintah Jatim bukan hanya memberikan resetlement tapi juga perbaikan infrastruktur. Tadi juga aspal dan lain sebagainya segera kita kerjakan. Terima kasih Bu Gubernur. Juga untuk kebutuhan pokok masyarakat, Bu Gubernur juga memberi sembako dan lain sebagainya," jelasnya.
Sebelumnya, bencana tanah gerak dan longsor terjadi di Dusun Depok, Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Trenggalek pada akhir Desember 2024. Dampaknya retakan tanah dan longsor terjadi sporadis di kawasan perkampungan. Akses jalan utama putus dan sejumlah rumah rusak berat.
Sementara itu 119 warga harus mengosongkan kampung dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lokasi perkampungan lama dianggap berbahaya dan tidak layak huni.
(auh/dpe)
