.webp)
Indonesia tengah dipersiapkan untuk menyambut babak baru pengelolaan ekonomi nasional dengan hadirnya BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara), lembaga investasi yang mengonsolidasikan seluruh BUMN di bawah satu payung.
Langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini diarahkan untuk memodernisasi pengelolaan aset BUMN senilai USD 900 miliar (sekitar Rp 14.700 triliun), dalam meningkatkan efisiensi korporasi, investasi pada keberlanjutan, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Danantara lahir bukan sekadar mengubah struktur, melainkan momentum krusial dalam menjawab kepada publik apakah benar Danantara menjadi loncatan besar ekonomi Indonesia, apakah Danantara mampu mengubah peta investasi nasional, dan apakah Danantara bisa membuka peluang untuk daerah?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misi mengulas peluang pada tingkat daerah, Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored menggelar Round Table Discussion (RTD) bertema "Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?" pada 2 Desember 2025, di Surabaya sebagai kota pertama.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara kunci seperti Wagub Jatim Emil Dardak, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, para akademisi, ekonom, peneliti, dan tamu undangan eksklusif. Acara ini juga disiarkan secara live hingga mencapai hampir 5.000 orang penonton.
Data yang dipaparkan oleh Peneliti Nagara Institute, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., bahwa beberapa BUMN melakukan tumpang tindih bisnis dan rantai nilai hingga ketidakselarasan bisnis inti anak perusahaan dengan induknya.
Sehingga, jika seluruh BUMN masuk Danantara, maka BUMN yang sehat dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dan BUMN yang tidak sehat dapat bersinergi dalam pemanfaatan aset yang terutilisasi dengan baik.
Ada suara yang mengatakan bahwa Danantara sebaiknya lebih tepat menempatkan diri sebagai badan reparasi, alih-alih badan investasi. Suasana ballroom menjadi semakin seru, ketika mikrofon diambil alih oleh perwakilan publik yang menyuarakan lantang bagaimana pro-kontra menyikapi hadirnya Danantara.
"Masyarakat udah nunggu, investor pun kebingungan. Sebenarnya BUMN itu apa sih multiplier effect nya ke masyarakat, itu aja," ujar salah satu profesor, yang kemudian tamu lainnya menambahkan secara vokal, "Danantara diharapkan bukan superholding yang muluk-muluk. Kita lebih butuh super jujur, super amanah, super profesional. Bagaimana kami menyaksikan mirisnya angka korupsi BUMN 5 tahun terakhir telah mencapai ratusan kasus," imbuhnya.
Tepuk tangan terdengar riuh, diikuti anggukan oleh para hadirin yang sepakat. Para narasumber kemudian menanggapi dari sudut pandang lain.
"Di Indonesia sendiri kekayaan negara yang menjadi hajat hidup orang banyak akan dikuasai oleh negara sesuai yang diamanatkan pada Pasal 33. Salah satunya, investasi perkampungan haji di kampung Makkah dimiliki oleh BUMN kita dengan nominal hampir Rp 100 triliun untuk rakyat," kata Anggota DPR RI Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.M.H..
"Saya berbincang dengan teman di grup, para Diaspora yang memberikan pujian terhadap perekrutan yang dilakukan oleh Danantara, dikarenakan banyak yang bekerja di consulting dan company luar negeri kembali ke Danantara," tambah Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan harapannya.
"Danantara kelak bisa meratakan industri dan bergerak bersama BUMD. Apapun transformasinya, semoga Pemerintah Daerah bukan lagi sebagai objek, tapi subjek. Kita duduk bersama, bukan hanya menunggu dari pusat. Dan tentu menjadi motor penggerak penyerapan tenaga kerja, untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Karena banyak sekali potensi yang masih mangkrak," harap Eri.
Terhitung hari ini, populasi warga Surabaya mengalami kenaikan dari 2,8 juta menjadi 3,1 juta. Eri mengungkap, banyak yang mengadu nasib di kota Pahlawan ini. Seolah seperti bersaing dengan daerah-daerah lain, padahal alangkah baiknya menjadi satu kesatuan penggerak ekonomi bersama.
Nagara Institute memastikan, agenda reformasi BUMN berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi daerah, khususnya Jawa Timur. Rekomendasi hasil diskusi akan disampaikan kepada Presiden serta manajemen Danantara sebagai masukan kebijakan.
"Karena keterbatasan waktu, tidak semua bisa berbicara. Tapi beberapa pendapat akan kami saring untuk dicatat di buku. Mari jangan lupa akan Jawa Timur. Diskusi ini menjadi catatan untuk kita semua." pungkas Akbar Faisal selaku Host.
Simak Video "Video: Danantara Akan Dapat Kucuran Dividen Rp 170 T per Tahun"
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/hil)
