Gus Yahya Tegaskan Rapat Harian Syuriah Tidak Berwenang Copot Ketum PBNU

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan Rapat Harian Syuriah PBNU tidak memiliki wewenang dalam mencopot jabatan pengurus harian termasuk dirinya. Hal itu sudah diatur dalam aturan dasar aturan rumah tangga (AD/ART) PBNU.

"Bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriah, rapat harian syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriah menurut konstitusi AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum," kata Gus Yahya di Surabaya, Minggu (23/11/2025) dinihari.

Menurut Gus Yahya, rapat harian Syuriah PBNU sama sekali tidak memiliki wewenang mencopot pengurus harian. Bahkan, mencopot fungsionaris PBNU tidak bisa dilakukan dalam rapat harian Syuriah PBNU.

"Memberhentikan fungaionaris saja tidak bisa, memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen, rapat harian syuriah tidak bisa. Memberhentikan misalnya ketua lembaga nggak bisa, apalagi ketua umum," tegasnya.

Sehingga menurutnya, jika keputusan yang dikeluarkan rapat tersebut menyatakan permintaan mundur ketua umum, keputusan tersebut tidak sah.

"Kalau kemudian rapat harian syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah," tambahnya.

Gus Yahya yakin, NU bisa melewati badai yang terjadi belakangan ini. Sebagai organisasi terbesar di Indonesia, Gus Yahya optimis NU bisa menghasilkan keputusan yang terbaik bagi umat, bangsa, dan negara.

"Lepas dari semua itu, yang terakhir itu Nahdlatul Ulama (NU) ini organisasi besar dan sudah tua, dan sudah mengalami segala macam gelombang dalam sejarahnya. Saya optimis dalam diri NU punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

"Insya Allah akan ditemukan jalan yang baik untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahan umat, bangsa dan negara. Ini yang kita harapkan, dan saya tidak akan berhenti untuk mengupayakan hal itu. Saya akan terus berupaya, bergerak apapun yang bisa saya lakukan agar jalan keluar bisa ditemukan untuk kemaslahatan bersama untuk NU, warganya, bangsa dan negara," tambahnya.

Ia mengatakan masalah ini memiliki berpotensi punya dampak nasional, sehingga Ia berharap segera ditemukannya jalan keluar yang baik.

"Karena NU ini begitu besarnya, sehingga boleh dikata kira-kira wajah separuh Indonesia ini NU. Jadi kalau NU-nya ini tidak baik, ya wajah Indonesia bisa jadi tidak baik. Maka ini kewajiban saya bukan hanya sebaga ketum, warga NU, tapi kewajiban ke bangsa negara," tandasnya