.webp)
Hadirnya layanan pendidikan ramah anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan hal yang penting. Anggota DPD RI Lia Istifhama pun menegaskan pentingnya negara memenuhi hak pendidikan inklusif bagi seluruh anak, tanpa terkecuali.
Menurut senator asal Jatim itu, persoalan terbesar pendidikan inklusi saat ini terletak pada ketimpangan dukungan anggaran. Skema BOS untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi masih berbeda, padahal sekolah inklusi harus menangani dua layanan sekaligus yakni reguler dan kebutuhan khusus.
Kondisi tersebut contohnya tampak di SDN 13 Gresik. Di wilayah dengan populasi sekitar 4.000 jiwa, jumlah ABK cukup tinggi, namun sekolah hanya mampu menerima lima siswa ABK setiap tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa hanya lima? Karena keterbatasan anggaran. Ini menjadi problem sosial yang nyata," ujar Lia, Sabtu (22/11/2025).
Minimnya sekolah rujukan inklusi membuat banyak orang tua kesulitan mencari alternatif pendidikan bagi anaknya. Situasinya makin berat karena penempatan sekolah inklusi belum merata. Saat ini, penentuan sekolah inklusi masih berbasis wilayah tertentu, bukan berbasis kecamatan.
Akibatnya, kata Lia, sejumlah orang tua harus menempuh jarak hingga 15 kilometer untuk mengantar anak mereka ke sekolah.
"Bayangkan jika orang tua berasal dari keluarga kurang mampu. Atau jika seorang ibu harus membonceng anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi tubuh besar atau obesitas. Risiko keselamatannya sangat tinggi," jelasnya.
Oleh karena itu, Lia menegaskan kondisi ini tak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk mendapat pendidikan yang layak.
"Saya berharap berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen, memberikan perhatian khusus bagi penguatan sekolah inklusi," tegasnya.
Lia pun mendorong beberapa langkah konkret. Mulai peningkatan anggaran BOS untuk sekolah inklusi, pemberian alokasi khusus bagi sekolah yang menjalankan dua model pendidikan, hingga pemerataan sekolah inklusi berbasis kecamatan agar akses layanan makin dekat dan merata.
"Sekolah inklusi telah memberikan pelayanan yang luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kini negara perlu hadir lebih kuat untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi," pungkasnya.
(dpe/abq)
