Pemprov Jatim melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan E-Purchasing Awards. Ini merupakan agenda tahunan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, perangkat daerah, dan para pelaku e-purchasing yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menyampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan sekaligus menegaskan urgensi percepatan transformasi digital pada sektor pengadaan.
"E-Purchasing Awards merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya para Kepala Daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam memaksimalkan penggunaan platform pengadaan barang/jasa secara elektronik, khususnya Katalog versi 6 yang kini telah terintegrasi dengan berbagai lokapasar mitra LKPP RI. Penghargaan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat reformasi digital di bidang pengadaan", ujar Adhy di Surabaya, Kamis (20/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adhy menekankan melalui program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) yang telah bersinergi dengan beragam lokapasar, semakin banyak UMKM lokal di Jawa Timur yang terbantu untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan pemerintah.
"Program Jatim Bejo merupakan inisiatif Pemprov Jatim untuk memaksimalkan penggunaan lokapasar (marketplace) dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring," jelasnya.
LKPP RI menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan E-Purchasing Award Jawa Timur Belanja Online 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan transformasi pengadaan digital barang/jasa yang menjadi fokus pemerintah saat ini.
"Proses pengadaan menjadi lebih baik, terstandarisasi, dan lebih cepat. Melalui ekosistem digital yang telah berkembang ini, kami berhasil menyederhanakan proses pengadaan yang selama ini kompleks menjadi transaksi yang lebih mudah dan cepat," ujar Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa.
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim, Arif Endro Utomo mendorong pemkab/pemkot beserta para pelaku UMKM di seluruh Jawa Timur untuk terus memanfaatkan Jatim Bejo dan berbagai kanal e-purchasing lainnya.
"Kami berharap seluruh stakeholder semakin aktif dan responsif, karena target kami adalah semaksimal mungkin mencapai 100 persen pengadaan dilakukan secara elektronik, baik melalui PPMSE maupun e-Katalog," jelasnya.
"Langkah ini bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga upaya memberdayakan UMKM. Ketika UMKM terlibat secara optimal dalam proses pengadaan, aktivitas ekonomi mereka tumbuh, dan hal tersebut berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan daerah," tambahnya.
Sebagai salah satu lokapasar mitra resmi LKPP RI yang kini terintegrasi dalam Katalog Elektronik versi 6, Mbizmarket menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengakselerasi digitalisasi pengadaan.
"Sejak tahun 2020, kami sangat menghargai kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur kepada Mbizmarket untuk mendukung transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode e-purchasing yang kini telah sepenuhnya terhubung dalam Katalog Elektronik versi 6,"nujar CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn MR Hermawan.
"Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemprov Jatim dalam menghadirkan berbagai inovasi dan kemudahan, termasuk pemanfaatan metode pembayaran Virtual Account (VA) berbasis standar BI SNAP-yang pertama di Indonesia-bersama BPD Jatim, serta berbagai terobosan lainnya," tambahnya.
Pada penyelenggaraan tahun ini, sebanyak 32 penerima penghargaan diumumkan dari 11 kategori, mencakup kategori Jatim Bejo maupun kategori Katalog Elektronik. Di antaranya adalah kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dengan total transaksi tertinggi dalam pemanfaatan Jatim Bejo untuk pengadaan barang/jasa.
Peringkat pertama diraih oleh Pemkot Surabaya. Peringkat kedua diraih oleh Pemkab Bojonegoro. Peringkat ketiga diraih oleh Pemkab Sidoarjo.
Untuk kategori perangkat daerah dengan total pesanan dan total transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang jasa melalui Jatim Bejo. Peringkat pertama diraih oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Peringkat kedua diraih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Peringkat ketiga diraih oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang jasa melalui Jatim Bejo. Peringkat pertama diraih oleh Pemerintah Kota Kediri. Peringkat kedua diraih oleh Pemerintah Kota Malang. Peringkat ketiga diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Kategori Perangkat Daerah dengan pemerataan jumlah penyedia berbeda terbanyak yang dilipatganda dalam pengadaan barang jasa dalam program Jatim Bejo. Peringkat pertama diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Peringkat kedua diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Peringkat ketiga diraih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
(auh/abq)











































