Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Senin (17/11). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Firdaus itu berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri.
Dalam penyampaiannya, Vinanda menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 telah melalui proses perencanaan berjenjang dan partisipatif, mulai dari Musrenbang, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Mengacu pada RKPD 2026, Pemkot Kediri mengusung tema pembangunan 'Penguatan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur, dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kota yang MAPAN'. Tema tersebut diterjemahkan ke dalam delapan prioritas pembangunan, meliputi pemerataan kewilayahan, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur dan pariwisata, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, peningkatan kinerja birokrasi, penataan ruang dan lingkungan, peningkatan investasi dan kesempatan kerja, serta pengembangan karakter kebangsaan dan kerukunan masyarakat.
Namun demikian, Vinanda menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah pada 2026 akan menghadapi tekanan berat. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat diproyeksikan turun sebesar Rp178,87 miliar dari ketetapan KUA-PPAS.
"Pengurangan ini menyusutkan ruang fiskal daerah dan berdampak pada kemampuan pembiayaan urusan wajib maupun pilihan. Beberapa program prioritas seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan harus mengalami penyesuaian skala maupun waktu," kata Vinanda Prameswati, Senin (17/11/2025).
Tekanan fiskal tersebut mendorong perangkat daerah melakukan efisiensi serta penajaman prioritas melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pemkot Kediri juga menyiapkan langkah strategis dalam penyusunan RAPBD 2026, baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Di sisi pendapatan, Pemkot Kediri akan meningkatkan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan penerimaan dana transfer, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait potensi pendanaan lain. Adapun sisi pembiayaan akan mengandalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit.
"Untuk belanja daerah, fokus diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemerataan pembangunan melalui program bina sosial dan padat karya, peningkatan infrastruktur, pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, hingga pelatihan kerja dan penciptaan wirausaha baru," jelas Mba Wali Kota Vinanda.
Dalam Nota Keuangan, Vinanda menjabarkan bahwa pendapatan daerah pada 2026 direncanakan sebesar Rp1.255.176.269.827,15. Sementara belanja daerah mencapai Rp1.577.591.720.459,81, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Dengan demikian, RAPBD 2026 mencatat defisit sebesar Rp322.415.450.632,66.
"Semoga pembahasan RAPBD 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kediri," pungkasnya.
Rapat paripurna turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, anggota dewan, perwakilan Forkopimda, Pj Sekda Kota Kediri, serta para kepala OPD.
(akd/ega)