.webp)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 12,7 triliun. Pemerintah Kota (Pemkot) pun bakal menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat optimalisasi sektor reklame.
Dari total APBD tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 10,898 triliun yang bersumber dari PAD dan pendapatan transfer. PAD diproyeksikan sebesar Rp 8,198 triliun, sementara total belanja daerah direncanakan mencapai Rp 12,731 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penetapan APBD menjadi dasar percepatan pelaksanaan pembangunan di Kota Pahlawan tahun 2026.
"Kita segera melaksanakan pembangunan untuk tahun mendatang. Karena kita sudah bisa melakukan seperti persiapan lelang dan lain-lain. Prosesnya sudah bisa dilakukan, sehingga nanti Januari bisa jalan," kata Eri, Rabu (12/10/2025).
Eri memproyeksikan PAD 2026 sekitar Rp8 triliun, dengan fokus pada optimalisasi aset daerah dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak reklame.
"Jadi dari setiap tahun kan kita (PAD) sekitar Rp8 triliun, tapi nanti Insyaallah di tahun depan kita akan banyak melakukan terkait dengan (optimalisasi) aset yang akan kita gunakan. Jadi jangan sampai mangkrak, disewakan," jelasnya.
Pemkot Surabaya juga bakal menambah titik reklame untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Yang kedua kita akan menaikkan (PAD) dari reklame. Jadi nanti di posisi jalan itu bisa neon box sehingga bisa terang, tapi yang bayar listrik bukan kita, tapi kita mendapatkan (dari) pendapatan," ujarnya.
Penambahan titik reklame itu direncanakan dibuat secara eksklusif sesuai karakteristik wilayah.
"Kita buat titik baru, tapi titik itu adalah titik eksklusif yang memang kita bedakan ya, jalan yang utama, sama bukan jalan utama," katanya.
Eri menambahkan, peningkatan PAD juga dilakukan untuk menutup defisit akibat pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah pusat telah memangkas TKD sebesar Rp 730 miliar.
"Kita harus berinovasi untuk menggantikan TKD yang sekitar Rp730 miliar, yang (pajak) opsen-nya sekitar Rp 600 miliar, berarti kita kan kurang Rp 1,3 triliun. Maka kita harus bisa inovasi," pungkasnya.
(esw/hil)
