Kemenko PM Dorong Audit dan Standarisasi Keamanan Pesantren

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka Percepatan Renovasi dan Rekonstruksi Bangunan Pesantren. Fokus rapat ini berkaitan dengan peningkatan keamanan serta kelayakan lembaga pendidikan pesantren Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu (Kemenko PM) Abdul Haris, dalam sambutannya menyoroti kondisi pesantren di berbagai daerah yang dinilai masih belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

"Masih banyak pesantren yang belum memiliki infrastruktur layak dan aman bagi santri. Berdasarkan data kementerian Agama, dari sekitar 42 ribu pesantren di seluruh Indonesia, baru 668 pesantren yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan hanya 170 pesantren yang masuk kategori layak fungsi," ujarnya di Surabaya, Rabu (12/11/2025)

Abdul Haris menegaskan, peningkatan kualitas dan keamanan pesantren tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, melainkan perlu sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.

"Perlu adanya kolaborasi lanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pesantren. Melalui forum koordinasi ini, kami ingin membangun pemahaman bersama tentang mekanisme kerja sama lintas instansi dalam mempercepat pembenahan pesantren," jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan program PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Standar Layanan Fungsi) sangat penting untuk menjamin pesantren memiliki fasilitas yang aman, sehat, dan sesuai standar pendidikan nasional.

Selain itu, Abdul Haris juga menekankan pentingnya percepatan audit pesantren secara nasional. Audit tersebut mencakup aspek keamanan bangunan, kelayakan fasilitas, dan tata kelola kelembagaan pesantren.

"Percepatan audit menjadi langkah penting agar kita memiliki peta kondisi riil pesantren. Dari situ kita bisa menentukan skala prioritas dalam penanganan dan peningkatan kualitas pesantren ke depan," tambahnya.

Melalui Rapat Koordinasi Daerah ini, Kemenko PM berharap tercipta pemahaman bersama antarinstansi untuk membangun model kolaborasi berkelanjutan dalam pembenahan pesantren, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

"Kami harapkan hasil rakor ini melahirkan kesepahaman dan langkah konkret antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan pesantren agar ke depan semua pesantren dapat memenuhi standar keamanan dan kelayakan sesuai regulasi," pungkas Abdul Haris.