.webp)
Di bawah kepemimpinan M. Syahrul Munir, DPRD Kabupaten Gresik tak sekadar menjalankan fungsi legislatif formal, tetapi mengambil langkah nyata untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Fokus mereka, mempercepat perubahan anggaran dan layanan publik agar lebih adaptif dan responsif.
Di antara inisiatif menonjol yang dilakukan oleh DPRD Gresik adalah redefinisi peran legislatif. Mulai dari perubahan postur anggaran yang cepat untuk kebutuhan mendesak-seperti memastikan ketersediaan obat di RSUD Ibnu Sina.
Lalu, penanganan jalan poros desa yang rusak lewat URC, hingga penyelarasan alur layanan Jaminan Kesehatan, semuanya menunjukkan bahwa DPRD Gresik tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga segera menindaklanjuti aksi di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat tidak hanya dipinjamkan mobil secara gratis, tetapi juga bahan bakar minyak," ujar Munir dalam konteks mobil dinas Ketua DPRD yang dipakai warga untuk keperluan darurat.
Adaptasi kelembagaan juga menjadi bagian dari strategi DPRD Gresik. Salah satu contoh inovatif yakni nota kesepakatan dengan BAZNAS guna mengoptimalkan sumber daya non‑APBD untuk program pro‑rakyat seperti bedah rumah dan bantuan siswa. Pendekatan semacam ini membantu percepatan penuntasan kemiskinan secara sistematis melalui kolaborasi legislatif dan lembaga filantropi.
Komitmen terhadap keterbukaan publik juga digarisbawahi. DPRD Gresik membuka layanan pengaduan digital dan langsung dengan mekanisme yang lebih pendek, guna memperpendek jarak antara wakil rakyat dan konstituen. Hal ini memperkuat posisi DPRD sebagai sarana kontrol sosial, bukan hanya lembaga formal.
"Yang ditambang ini justru tangkis atau tanggul sungai. Meski penambang mengklaim lahannya bersertifikat SHM, tetap saja tidak boleh ada aktivitas tambang di wilayah rawan seperti ini," tegas Munir saat sidak tambang galian C di Desa Sukorejo.
Pernyataan itu menegaskan bahwa DPRD Gresik di bawah Munir siap turun ke lapangan dan menegakkan regulasi demi kepentingan publik.
Dengan pendekatan legislatif yang responsif dan adaptif inilah, DPRD Gresik akhirnya meraih pengakuan melalui penghargaan, sekaligus memperkuat legitimasi publiknya sebagai lembaga yang bukan hanya mengawasi dan mengatur, tetapi juga bertindak cepat untuk masyarakat.
Semangat adaptif dan aksi nyata yang ditunjukkan oleh DPRD Gresik menjanjikan. Namun yang menjadi tantangan adalah memastikan kelangsungan dan konsistensi program, agar respons cepat hari ini tidak hanya menjadi kebijakan jangka pendek, tetapi bagian dari tata kelola legislasi jangka panjang yang berpihak pada rakyat.
Atas aksinya, DPRD Gresik menjadi nominator detikJatim Awards 2025.
Jangan lewatkan! detikJatim akan kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025, ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur.
Tahun ini, pemberian penghargaan akan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu 5 November 2025. Anugerah detikJatim Awards 2025 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta.
Seleksi penerima dilakukan melalui tahapan khusus oleh dewan redaksi detikcom dan detikJatim, dengan memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat, dan keaktifan di bidang masing-masing.
(irb/hil)
