.webp)
Dalam dunia politik yang kerap didominasi pria, Herlina Harsono Njoto tampil sebagai sosok perempuan tangguh yang delapan tahun terakhir konsisten memperjuangkan transparansi, keadilan fiskal, dan pemerataan layanan sosial bagi warga Surabaya.
Dari mengawal Rencana Tata Ruang Wilayah hingga memastikan pendidikan inklusif dan pembangunan berbasis hasil, Herlina membuktikan bahwa keberanian dan keteguhan perempuan mampu membawa perubahan nyata bagi kota.
Sepanjang masa baktinya, komitmennya berpusat pada dua dimensi utama yakni memastikan keadilan dalam penggunaan anggaran (fiskal) dan pemerataan layanan sosial, khususnya pendidikan inklusif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tonggak Keadilan Melalui RT RW
Peran krusial Herlina terukir jelas ketika ia menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2012. Pansus ini menjadi tonggak keadilan yang mendasar bagi pembangunan Kota Surabaya untuk 20 tahun ke depan.
Di bawah kepemimpinannya, Herlina berhasil mengawal cetak biru pembangunan kota agar tidak hanya melayani kepentingan fisik atau bisnis semata. Sebaliknya, ia menjamin RT RW mengutamakan keseimbangan lingkungan dan hajat hidup orang banyak, termasuk dalam menghadapi isu-isu kontroversial seperti rencana pembangunan tol tengah kota.
Komitmennya terhadap tata kelola yang baik terlihat dari desakannya agar pembangunan Surabaya harus selalu berjalan secara transparan dan pro rakyat. Herlina menuntut keterbukaan penuh dalam alokasi anggaran, memastikan bahwa partisipasi dan pengawasan publik dapat berjalan optimal, serta menjamin bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara langsung oleh warga, bukan sekadar tertuang di atas kertas kebijakan.
Keadilan yang diperjuangkan oleh Herlina di DPRD Surabaya mencakup dimensi fiskal dan sosial yang saling mendukung. Di bidang fiskal, Herlina dikenal vokal dalam mendorong penguatan kebijakan anggaran. Melalui keterlibatannya di Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ia secara aktif mendorong penerapan Anggaran Berbasis Hasil dan perencanaan yang berbasis risiko.
Tujuannya adalah memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya yang mencapai triliunan rupiah benar-benar dieksekusi secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan demi menjamin peningkatan kualitas layanan publik yang nyata bagi warga kota.
"Penguatan sektor pendapatan mutlak diperlukan mengingat kebutuhan belanja di RPJMD 2025-2030 ini termasuk besar," ujar Herlina.
Herlina juga menyebutkan perlunya sebuah perencanaan fiskal jangka menengah yang berbasis risiko, di mana Pemerintah Kota disarankan mulai mengimplementasikan Fiscal Space Assessment secara tahunan dan menerapkan anggaran berbasis hasil (performance-based budgeting). Langkah-langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap belanja daerah benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Dalam penjelasannya, Herlina juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya juga perlu mempersiapkan strategi mitigasi resiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menyeimbangkan pendapatan dan belanja agar agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Salah satu fokus utama dalam RPJMD mendatang adalah sektor pendidikan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Pemerintah Kota merencanakan pembangunan empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan tujuh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru.
Sekolah-sekolah tersebut akan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Tambaksari, Pabean Cantian, Sawahan, Bubutan, dan sejumlah kecamatan lainnya. Herlina menyatakan bahwa pemerataan layanan pendidikan harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang.
Di bidang sosial, Herlina menunjukkan keberpihakan spesifiknya melalui inisiatif perluasan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Ia secara gigih mendesak agar layanan ULD diperluas jangkauannya hingga ke jenjang pendidikan dasar.
Aksi ini merupakan penegasan bahwa pemerataan layanan pendidikan inklusif adalah investasi tanggung jawab bersama. Melalui inisiatif ini, Herlina memastikan setiap warga kota, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang adil dan setara, menjadikan Surabaya sebagai kota yang ramah bagi semua kalangan.
"Pendidikan inklusif bukan hanya jargon, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan semua warga kota mendapat akses yang adil dan setara," katanya.
Di sektor transportasi, RPJMD 2025-2030 turut mencakup pengembangan jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi. Rencananya, akan dikembangkan 11 rute trunk dan 30 rute feeder secara bertahap, melampaui kondisi saat ini yang baru memiliki tiga rute trunk dan sebelas feeder. Herlina menekankan bahwa pembangunan moda transportasi massal harus berorientasi pada integrasi wilayah metropolitan.
"Pembangunan moda transportasi massal harus mengacu pada integrasi wilayah metropolitan, agar mobilitas warga tidak terhambat dan pertumbuhan kawasan pinggiran bisa lebih terkoneksi," ungkap Herlina.
Sementara itu, dari aspek pendanaan, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dijadikan strategi inti untuk menopang pembiayaan pembangunan kota. Herlina mengungkapkan sebuah fakta bahwa dari enam BUMD yang dimiliki Kota Surabaya, pada tahun 2024 hanya dua yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu PDAM dan BPR Surya Artha Utama (SAU). Ia menambahkan bahwa RPJMD 2025-2030 akan fokus pada penguatan BUMD.
"RPJMD 2025-2030 akan melakukan penguatan pada BUMD agar nantinya mampu menjadi penyokong UMKM dan meningkatkan deviden," kata Herlina.
Terakhir, Herlina juga menekankan urgensi untuk mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar meningkat kelasnya menjadi usaha kecil menengah (UKM) atau industri kecil menengah (IKM), dengan harapan dapat menjadi penggerak perekonomian daerah yang lebih kuat. Ia berharap Pemerintah Kota tidak hanya fokus pada kuantitas program, tetapi lebih pada hasil nyata yang meningkatkan kesejahteraan warga.
"Ke depan Pemerintah Kota juga dapat menjadi penyokong pertumbuhan UMKM menjadi UKM atau IKM, agar dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang lebih kuat dan menyerap tenaga kerja lebih banyak," pungkasnya.
Atas dedikasinya yang luar biasa, Herlina menjadi nominator penerima detikJatim Awards 2025!
Jangan lewatkan! detikJatim akan kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025, ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur.
Tahun ini, pemberian penghargaan akan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu 5 November 2025. Anugerah detikJatim Awards 2025 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta.
Seleksi penerima dilakukan melalui tahapan khusus oleh dewan redaksi detikcom dan detikJatim, dengan memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat, dan keaktifan di bidang masing-masing.
(irb/hil)
