.webp)
Tanah jalan selebar 1 meter di Jalan Asem Jajar Gang III, Surabaya, menjadi sumber konflik antartetangga. Siti Holilah (48) merasa 50 cm dari jalan tersebut merupakan bagian tanah miliknya, lalu menemboknya sebagai batas. Namun, warga terdampak menilai tanah itu sudah dibeli bersama sebagai fasilitas umum (fasum) jalan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun tangan memediasi kedua belah pihak. Ia juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar masalah ini tak berlarut dan segera menemukan titik temu.
"Dilakukan ukur ulang untuk menentukan siapa yang salah dan benar. Tapi saya tidak melihat salah dan benarnya di sini. Lek tetap salah benar, tapi sek tetap gegeran, maka ancur daerah itu. Karena iki tonggoan," kata Eri kepada wartawan di Kecamatan Bubutan, Jumat (31/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eri menjelaskan, BPN hari ini melakukan pengukuran langsung di lokasi untuk mengetahui kepemilikan tanah yang sebenarnya.
Ia menuturkan, konflik ini bermula dari penjualan tanah yang dipecah namun tidak dilaporkan dengan benar sejak awal. Penjual mengaku menyediakan setengah meter tanah untuk jalan yang merupakan wakaf dari ibunya. Namun, pembeli (Siti Holilah) merasa jalan tersebut bagian dari tanahnya karena sesuai dengan Surat Hak Milik (SHM) yang dimiliki.
Perbedaan pemahaman itulah yang kemudian memicu perselisihan dan berujung pada pembangunan tembok. Karena itu, Eri meminta BPN melakukan pengukuran ulang agar fakta kepemilikan tanah bisa terungkap dan permasalahan segera selesai.
"Kami berharap nanti setelah diukur ulang oleh BPN, semua warga bisa berbesar hati mengikhlaskan tanahnya demi akses jalan, sehingga tercipta kedamaian," ujarnya.
Setelah pengukuran selesai, Eri juga mempertemukan kembali kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik.
Eri berpesan kepada masyarakat agar tidak memperkeruh suasana lewat media sosial (medsos). Menurutnya, penyebaran masalah di medsos hanya akan memperburuk hubungan antarwarga.
"Saya tadi bilang ke Pak camat dan lurah untuk menyelesaikan masalah warganya lewat Kampung Pancasila, tidak semua harus dimasukkan ke medsos," pungkasnya.
(irb/hil)
