.webp)
Komitmen Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memperkuat ketahanan dan keamanan siber di Kabupaten dan Kota se-Jatim diapresiasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Terutama terkait pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di sektor pemerintahan se-Jatim.
Jawa Timur sebagai Provinsi ke-8 di Indonesia yang berhasil menuntaskan pembentukan dan registrasi TTIS di seluruh pemerintahan kabupaten/kota diganjar penghargaan yang diserahkan di acara Pengukuhan TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahap II Tahun 2025 di Auditorium Mayjen TNI (Purn) dr Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Sawangan, Depok.
Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Wakil Kepala BSSN Komjen Albertus Rachmad Wibowo kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin yang mewakili Gubernur Khofifah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas capaian itu, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah menuntaskan pembentukan TTIS di daerah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata kolaborasi daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman siber di lingkungan pemerintahan.
"Alhamdulillah, apresiasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan dan keamanan siber daerah. Keamanan siber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kesiapsiagaan, kolaborasi, dan tata kelola yang tangguh," kata Khofifah di Surabaya, Selasa (28/10/2025).
Baca juga: Komitmen Kominfo Jatim Berantas Judi Online |
Khofifah menegaskan bahwa keberadaan TTIS di setiap pemerintahan kabupaten/kota adalah langkah strategis demi memastikan respons cepat dan terkoordinasi terhadap potensi ancaman serta insiden siber yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Transformasi digital di pemerintahan harus berjalan seiring dengan peningkatan ketahanan siber. Karena itu, penguatan ekosistem keamanan digital harus dimulai dari level daerah agar sistem pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan aman, terpercaya, dan berkelanjutan," tegasnya.
Lebih lanjut, Khofifah menambahkan, sebagai provinsi yang adaptif terhadap transformasi digital, Jawa Timur menempatkan keamanan siber menjadi bagian integral dari agenda digital governance dan reformasi birokrasi berbasis teknologi.
Menurutnya, semangat keamanan siber tersebut sejalan dengan nilai-nilai program "JATIM BISA", yakni akronim dari Jawa Timur Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif.
"Jawa Timur terus berupaya menjadi provinsi yang berdaya dengan memperkuat kapasitas dan kemandirian dalam mengelola keamanan siber serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi," ungkapnya.
Pada saat yang sama, ekosistem inklusif juga dibangun dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah, kabupaten/kota, hingga masyarakat digital dalam menjaga ruang siber yang sehat, aman, dan produktif.
Semangat sinergis menjadi fondasi penting dalam kolaborasi antara Pemprov Jatim, BSSN, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem keamanan siber yang terintegrasi dan responsif terhadap setiap ancaman.
Di sisi lain, karakter adaptif menjadi kekuatan Jawa Timur dalam menghadapi dinamika digital yang terus berkembang, termasuk dalam memperkuat regulasi, infrastruktur, dan mekanisme perlindungan data publik.
"Semangat JATIM BISA inilah yang menjadi dasar penguatan tata kelola keamanan siber di daerah. Kita ingin setiap langkah transformasi digital di Jawa Timur berlandaskan pada prinsip berdaya, inklusif, sinergis, dan adaptif agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat," tegasnya.
Dalam pengukuhan tahap II ini, ada 4 daerah mewakili Jawa Timur. Yakni Kota Surabaya dan Bojonegoro (hadir secara luring), serta Probolinggo dan Lumajang (hadir secara daring).
Selain Jawa Timur, provinsi lain yang turut menerima apresiasi BSSN antara lain Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Kalimantan Timur.
Khofifah menyampaikan terima kasih kepada BSSN atas dukungan dan pendampingan yang konsisten dalam memperkuat sistem keamanan siber di daerah.
Dia tegaskan bahwa Pemprov Jatim akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber agar siap menghadapi tantangan masa depan.
"Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BSSN terus diperkuat. Jawa Timur akan terus berupaya menjaga ruang digital yang aman, adaptif, dan berdaulat demi mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan terpercaya," pungkasnya.
(dpe/hil)
