.webp)
Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) meninjau kesiapan fisik Pelabuhan Tanjung Pakis di Kecamatan Paciran, Kamis (23/10/2025). Peninjauan ini menjadi langkah lanjutan menuju penetapan pelabuhan tersebut sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media karantina untuk hewan, ikan, dan tumbuhan (HPHK, HPIK, dan OPTK).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi yang turut mendampingi tim mengatakan, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Pemkab Lamongan agar Pelabuhan Tanjung Pakis masuk dalam jaringan pelabuhan karantina nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa hari lalu kami sudah menyampaikan penyelesaian hambatan dan usulan penetapan Pelabuhan Tanjung Pakis. Hari ini peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fisiknya," ujar Yuhronur.
Menurutnya, jika penetapan tersebut disetujui, keberadaan Pelabuhan Tanjung Pakis akan membawa dampak besar terhadap perekonomian lokal maupun regional. Selain memperkuat basis ekonomi pesisir, pelabuhan ini juga diharapkan bisa menjadi simpul logistik baru di Jawa Timur bagian utara, sekaligus mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Gresik dan Tanjung Perak.
Pelabuhan yang berlokasi di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, ini telah memenuhi standar keamanan internasional ISPS (International Standard for Port Security). Lokasinya yang berdekatan dengan sentra perikanan di Brondong, Tuban, dan Rembang juga dinilai strategis untuk memperlancar distribusi hasil laut dan barang industri.
Tim Kemenkopolkam yang dipimpin Heri Budi Purnomo menyebutkan, peninjauan ini penting untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur dan administrasi sebelum status pelabuhan dinaikkan.
"Peninjauan kelengkapan fisik sangat diperlukan, karena pada tahun 2027 Pelabuhan Tanjung Pakis direncanakan berubah status menjadi pelabuhan utama," jelas Heri.
Apabila rencana tersebut terealisasi, Pelabuhan Tanjung Pakis akan berperan sebagai pintu gerbang baru kegiatan karantina, industri, dan perdagangan di pesisir utara Lamongan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pantura Jawa Timur.
(auh/hil)
