.webp)
Mengelola keuangan dari dana desa (DD) Rp 294,5 miliar untuk 299 desa ditambah bantuan keuangan (BK) Rp 113,5 miliar untuk 259 desa di Kabupaten Mojokerto, tentu bukan perkara mudah. Oleh sebab itu, pendampingan terhadap desa diperkuat agar penggunaan BK berjalan profesional, proporsional, adil, transparan dan akuntabel.
Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto merilis BK Desa tahun 2025 sebesar Rp 113,587 miliar untuk 259 desa. Rinciannya, Rp 30.577.000.000 untuk 98 proyek infrastruktur di 67 desa dari APBD 2025, serta Rp 83.010.000.000 untuk 228 proyek infrastruktur di 192 desa dari PAPBD 2025.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Yurdiansyah menuturkan, BK Desa dari APBD 2025 ternyata belum sepenuhnya diserap oleh 67 desa yang berhak menerima. Sebab progres penyalurannya di angka 87% atau Rp 26,8 miliar dari total Rp 30,577 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk (BK Desa dari) PAPBD sudah banyak (desa) yang mengajukan, tapi berkasnya masih belum lengkap dan masih ada revisi," terangnya kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) menjelaskan, BK Desa untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan sampai lapisan bawah. Ia mewanti-wanti semua pemerintah desa agar mengelola BK secara profesional, proporsional, adil, transparan dan akuntabel.
"Tidak boleh ada penyimpangan dalam bentuk apapun, baik administrasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan korupsi," tegasnya.
Tolak ukur keberhasilan pembangunan di desa, lanjut Gus Barra, tidak hanya diukur dari hasil dan penyerapan anggaran. Tapi juga dari tata kelola BK Desa yang bebas korupsi. Untuk itu, pihaknya memperkuat pengawasan dan pendampingan kepada pemerintah desa melalui Tim Monev dan Tim Fasilitasi BK Desa.
"Kita ingin memastikan tidak ada kegiatan yang mangkrak, tidak ada anggaran tersisa tanpa realisasi dan tidak ada pelaksanaan yang menimbulkan persoalan hukum," jelasnya.
Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan pencegahan korupsi dan pembekalan hukum oleh narasumber dari Polres Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota, Kejaksaan Negeri, serta KPK. Selain itu, para kepala desa penerima BK dari Pemkab Mojokerto juga menandatangani pakta integritas sebagai komitmen mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa Tahun 2025 salah satunya melibatkan Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Tupoksi bidang ini mencakup pemberdayaan, pengaturan kelembagaan, pelatihan tenaga kerja, pengawasan mutu, serta ketertiban usaha konstruksi.
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Anik Mutammima Kurniawati mengatakan, agar pembangunan infrastruktur menggunakan BK Desa berjalan sukses, pihaknya mengimbau pemerintah desa menaati peraturan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Menurutnya, pemerintah desa juga perlu membekali tim pelaksana kegiatan (TPK) masing-masing dengan kemampuan teknis konstruksi.
"Lewat Bidang Bina Konstruksi selama 2 tahun ini, kami sudah melaksanakan pelatihan terkait materi pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan desa, proses pembuatan gambar, RAB dan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) kepada desa penerima BK," ujarnya.
Wujud penerapan SMKK antara lain memastikan para pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta mereka tertib memakai alat pelindung diri (APD). Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Andjarmudji Purwanto menambahkan, pihaknya bakal menggelar pelatihan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan BK Desa awal November 2025.
Pelatihan tersebut untuk 192 desa penerima BK dari PAPBD 2025. Pesertanya meliputi kepala desa, TPK, serta perwakilan kecamatan. Menurut Andjarmudji, materi pelatihan bakal disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa. Untuk itu, pihaknya lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Bagian Administrasi Pembangunan.
"Seumpama materi ada yang sudah disampaikan oleh Bagian Pembangunan, nanti kami menyesuaikan lagi karena sifat kami sebagai pendukung kegiatan tersebut," tandasnya.
(auh/hil)
