Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengecek rumah di Kelurahan Mojo, Surabaya. Rumah tersebut bakal diperbaiki dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagian dari rencana nasional 3 juta rumah.
"Untuk Kota Surabaya, kami lakukan kerja sama dengan Pak Eri Cahyadi. Saya senang karena mendapatkan respons cepat dengan menyiapkan lahan-lahan yang dimiliki Pemkot Surabaya. Nanti kami persiapkan seminggu ini skema lahan, skema pembiayaan, skema hukum, kemudian skema teknis dan juga penghunian," kata Maruar, Kamis (16/10/2025).
Rumah yang dia datangi adalah milik Desi Novitasari. Rumahnya berukuran 3x3 meter dihuni empat orang tanpa kamar mandi dan ventilasi yang memadai.
"Saya dibawa ke dua tempat yang saya cek langsung dua-duanya tepat sasaran. Karena memang sangat kecil, sangat perlu diperbaiki dan mudah-mudahan Ibu nanti program ini adalah membuat yang tidak layak huni jadi layak huni," jelasnya.
Hunian Desi rencananya dimulai renovasi pada 27 Oktober, pukul 10.00 WIB melalui program BSPS.
Berdasarkan data BSPS di Surabaya, ada 187 unit rumah diperbaiki. 64 Unit di antaranya merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Sementara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tantangan besar yang dihadapi Kota Pahlawan saat ini, ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni (RTLH). Pemkot merasa mustahil menyelesaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Karena di Surabaya ini ada sekitar 8.000 lebih rumah tidak layak huni. Kalau menggunakan APBD sendiri tidak mampu. Sehingga waktu saya sampaikan ke Pak Menteri di Jakarta, Pak Menteri akhirnya memberikan bantuan ini dan bahkan tahun depan ditargetkan 200 rumah untuk dua kawasan di Kota Surabaya. Sehingga ini akan mempercepat program Pemkot Surabaya terkait dengan rumah tidak layak huni," kata Eri.
Eri mengatakan, proses seleksi penerima manfaat tahun 2026 bakal didampingi Kementerian PKP, disertai dengan program pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
"Ke depan kami akan bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP), sehingga penyedia pasir atau apapun yang diperlukan saat pembangunan bisa disediakan oleh UMKM lewat KUR perumahan," ujarnya.
"InsyaAllah kalau semuanya bekerja sama seperti ini, 2028 sudah bisa selesai permasalahan RTLH," pungkasnya.
Simak Video "Video Menteri PKP-Mendagri Sosialisasikan Kredit Program Perumahan di Sumut"
(dpe/abq)