.webp)
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania bersama Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari meninjau proses belajar mengajar serta fasilitas di Sekolah Rakyat Integrasi 7 Kota Probolinggo, Rabu (15/10/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kualitas pendidikan di sekolah rakyat, yang menjadi program kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kunjungannya, Dini mengapresiasi kondisi Sekolah Rakyat Integrasi 7 yang dinilai sudah sangat baik. Meskipun saat ini sekolah tersebut masih berstatus sementara sebelum pembangunan gedung permanen.
"Hari ini saya berkunjung ke Sekolah Rakyat Integrasi 7 Kota Probolinggo, di mana sekolah rakyat yang ada di sini dari jenjang SMP dan SMA. Meskipun masih sementara, sekolah rakyat ini adalah contoh sekolah ideal," ujar Dini.
Ia menjelaskan, fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut sudah sesuai standar yang direncanakan Kementerian Sosial. Mulai dari ruang kelas, kamar asrama, hingga sistem pengawasan siswa yang ditangani tenaga pendidik dan wali asrama.
"Fasilitasnya saya lihat sudah lengkap, mulai dari ruang kelas hingga kamar siswa, semuanya sesuai dengan spesifikasi. Keamanannya juga baik, ada 10 wali kelas untuk 100 siswa, SDM-nya juga sudah memadai," tambahnya.
Dini pun berharap pembangunan sekolah rakyat permanen dapat segera terealisasi pada tahun depan. "Saya mendapat masukan, harapannya tahun depan sekolah permanen sudah dibangun agar anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman di gedung baru," ungkap Dini.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan lahan dan anggaran tahap awal untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat permanen.
"Kami sudah menganggarkan untuk penguatan tahap awal. Tahun depan, jika sudah ada persetujuan dari Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, pembangunan menyeluruh akan dilakukan di kawasan Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo," ungkap Ina.
Menurutnya, lahan yang disiapkan seluas 8 hektare, dengan 5 hektare di antaranya akan digunakan untuk bangunan sekolah. Targetnya, sekolah rakyat tersebut nantinya mampu menampung hingga 1.000 siswa.
"Lahannya sudah tersedia. Sekarang kami mendorong pemerintah pusat agar segera menganggarkan pembangunan sekolah rakyat tersebut. Intinya, pembangunan gedung sekolah rakyat pasti jadi," tegasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR dan Pemkot Probolinggo dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial di daerah, khususnya bagi siswa-siswi dari keluarga prasejahtera.
(irb/abq)
