.webp)
Rencana pemerintah membangun kembali bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo yang ambruk pada 29 September 2025 lalu dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menyebut hal ini perlu dilihat dengan sangat cermat.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Parlaungan Iffah Nasution atau yang akrab disapa Ucok Nasution. Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.
"Kita semua turut berduka atas tragedi yang terjadi di pondok Al Khoziny Sidoarjo. Ini bukan hanya musibah bagi yayasan dan keluarga para santri, tapi juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah berkaitan dengan keselamatan publik dalam institusi layanan publik. Meskipun pondok adalah milik yayasan, tetapi karena sifatnya 'serving the public', maka pemerintah harus melakukan intervensi di situ," ujar Ucok, Selasa (14/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun penggunaan APBN untuk membangun aset milik yayasan itu harus benar-benar dicermati. Ia menilai bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan secara aturan maupun keadilan fiskal.
"Jika pondok ini adalah kepemilikan dari yayasan, maka pembangunan kembali sepenuhnya menggunakan APBN adalah tidak dapat dibenarkan. APBN tidak dapat digunakan untuk membangun aset yang bukan milik pemerintah," ucapnya.
Apabila pemerintah ingin membantu, kata dia, mekanismenya harus berbentuk hibah yang memiliki plafon dan anggaran tersendiri.
Lebih jauh, Ucok juga menyoroti aspek keadilan fiskal. Sebab tanpa adanya proses audit dan akuntabilitas yang menyeluruh terhadap apa dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyebab tragedi tersebut akan memicu ketidakadilan fiskal.
"Banyak lembaga pendidikan alternatif seperti pesantren yang secara bangunan sangat memprihatinkan. Jika hanya pondok Al Khoziny yang dibangun, maka bagaimana dengan lembaga pendidikan alternatif lainnya? Itu menjadi pertanyaan reflektif bagi rencana pemerintah jika ingin membangun kembali menggunakan APBN," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana menyiapkan dana untuk membantu perbaikan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny dengan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai menghadiri acara di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025) lalu. Namun Dody menyebut bahwa pihaknya belum bisa memastikan berapa biaya yang dibutuhkan karena area ponpes masih dalam pengawasan kepolisian.
"Itu belum (ditetapkan anggaran perbaikan ponpes), masih jauh. Sementara belum (ada pengecekan). Masih urusan polisi ya, masih ada police line. Kami belum bergerak ke situ," kata Dody dilansir dari detikFinance.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah punya alokasi anggaran yang bisa dipakai, salah satunya dari dana pendidikan di lingkungan Kementerian PU.
"Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa untuk pendidikan Islam dan non-Islam. Yang
Islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain," jelasnya.
(auh/abq)
