.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan Posko DVI dan Post Mortem di RS Bhayangkara Polda Jatim untuk proses identifikasi korban runtuhnya Gedung Mushala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Posko tersebut telah dilengkapi ahli, sarana dan prasarana sesuai standar operasional yang ditetapkan.
Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Tim DVI Polri yang sejak awal sudah bekerja di lokasi. Ia menegaskan, seluruh sampel DNA dari keluarga wali santri sudah terkumpul sehingga proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
"Terima kasih kepada Tim DVI Ante Morten yang juga sudah ada di lokasi sejak awal kejadian dan kemarin semua sample DNA juga sudah diambil dari keluarga wali santri. Artinya semua InsyaAllah well prepared," ujar Khofifah didampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Sabtu (4/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sarana pendukung sudah lengkap, Khofifah mengingatkan bahwa proses rekonsiliasi antara data Post Mortem (PM) dan Ante Mortem (AM) membutuhkan kehati-hatian dan profesionalitas tinggi. Hal inilah yang membuat identifikasi korban tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
"Ada kesulitan-kesulitan pada saat harus dilakukan rekonsiliasi antara PM dan AM-nya. Semoga keluarga juga bisa memahami di mana kerja-kerja profesional sudah dilakukan tetapi dengan penuh kehati-hatian," tegasnya.
Menurut Khofifah, rekonsiliasi akan dilakukan setelah identifikasi agar jenazah bisa dipastikan kesesuaian dan kepastian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
"Bagaimana semua bisa meyakinkan ketika nanti direkonsiliasi dan ketika sudah ketemu dan teridentifikasi dari yang masuk ini mereka bisa memastikan dan meyakini bahwa ini adalah putranya atau keponakan mereka," tuturnya.
Hingga hari ini Sabtu (4/10) pukul 09.19 WIB, tercatat sepuluh jenazah tambahan telah dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara untuk proses identifikasi. Sebelumnya, lima jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga ketika kondisi masih mudah dikenali.
Terkait banyaknya wali santri yang ingin terlibat langsung dalam proses evakuasi, Khofifah menyampaikan bahwa gabungan tim SAR membuka ruang untuk perwakilan pesantren mengikuti proses pembongkaran dan evakuasi sesuai kondisi.
Saat yang sama, Pemprov Jatim telah menurunkan tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dari Dinas Sosial Jatim untuk memberikan pendampingan psikososial wali santri.
"Saya dengar mereka ada yang ingin ikut membantu proses evakuasi. Namun kita terus menjelaskan bahwa semua ini dilakukan penuh kehati-hatian dan oleh orang-orang yang sangat profesional sehingga perwakilan pesantren diperkenankan atas persetujuan gabungan tim SAR. Prinsipnya terbuka untuk ikut evakuasi sedangkan jumlahnya sesuai situasi dan kondisi," ungkapnya.
Selain itu, sebagai upaya percepatan evakuasi, Pemprov Jatim juga telah menurunkan tambahan alat berat berupa crane hingga breaker.
"Jadi berbagai upaya percepatan sebenarnya sudah dilakukan tapi semuanya tetap dilakukan dengan sangat hati-hati karena kita harus melakukan kewaspadaan karena disana masih ada santri-santri dan harus mendapatkan perlakuan yang baik," pungkasnya.
(irb/hil)
