.webp)
Penanggulangan bencana (PB) di Indonesia semakin inklusif dengan melibatkan kelompok disabilitas sebagai subjek. Sejauh ini, BNPB membentuk unit layanan disabilitas penanggulangan bencana (ULD PB) di 5 provinsi.
Pelibatan aktif kelompok disabilitas dalam PB diatur dengan Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo menjelaskan, saat ini, para difabel tak lagi dipandang hanya sebagai objek atau pihak yang harus diselamatkan ketika terjadi bencana. Namun, kelompok disabilitas juga dilibatkan dalam berbagai program PB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, BNPB membentuk ULD PB. Sejauh ini, unit layanan khusus tersebut terbentuk di Jatim, Jateng, Bali, NTT dan NTB. Semua personelnya dari kelompok disabilitas. Peran mereka mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi PB, sampai pelatihan terhadap sesama penyandang disabilitas.
"ULD PB harus menjadi gerakan membangun ketangguhan untuk ragam disabilitas agar lebih bermakna lagi," jelasnya dalam diskusi bertajuk 'Nothing Without Us: Ada Ruang untuk Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana' di Pendapa Rumah Rakyat, Kota Mojokerto, Kamis (2/10/2025).
Diskusi ini juga dihadiri Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas Dinar Dana Kharisma, Plt Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA BNPB Asep Supriatna, serta Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi.
ULD PB mendapat dukungan dari Siap Siaga, yakni program kemitraan Indonesia dengan Australia dalam pengelolaan risiko bencana. Siap Siaga untuk mendongkrak kapasitas Indonesia dalam mencegah, menangani, memulihkan diri dari bencana, serta penguatan aksi kemanusiaan di Indo-Pasifik.
Sedangkan diskusi bareng ULD PB dari 5 provinsi digelar BNPB dan Siap Siaga dalam rangkaian peringatan bulan pengurangan risiko bencana (PRB) 2025 di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Bulan PRB kali ini mengusung tema Bencana tidak Bisa Menunggu, Kesiapsiagaan Menjadi yang Utama.
Pemimpin Tim Siap Siaga Lucy Dickinson menuturkan, Nothing Without Us mengandung makna PB yang inklusif semakin efektif. Menurutnya, semua ULD PB bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar melibatkan kelompok disabilitas dalam PB.
"Mereka turut menyusun rencana evakuasi, memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan melatih masyarakat," terangnya.
Dalam diskusi ini, perwakilan ULD PB menyampaikan aspirasi mereka terkait program PB kepada BNPB maupun Bappenas. Seperti usulan Siti Nugrahaningrum dari ULD PB NTB. Penyandang tunanetra ini berharap BNPB membuat aplikasi pendataan para difabel di setiap daerah.
"Tujuannya apabila ada bencana, kita sudah tahu titik-titik di mana penyandang disabilitas berada, apa saja yang dibutuhkan mereka dan persiapannya seperti apa," tandasnya.
(auh/hil)
