.webp)
Maraknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah pusat mengadakan rapat daring bersama pemerintah daerah. Salah satu poin pentingnya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bersertifikat.
"Tadi diadakan zoom rapat seluruh kepala daerah dengan Mendagri, Menkes, BGN dan Menteri Pendidikan. Di situ disampaikan, bahwa pemerintah kota hari ini sudah bisa masuk kepada SPPG. Dan setiap SPPG itu harus memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi)," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada wartawan di Jalan Tembok Lor, Senin (29/9/2025).
Eri menjelaskan, karena SPPG sebagai tipe B, maka harus memiliki SLHS. Bahkan disampaikan oleh BGN, bila tidak memiliki SLHS, maka dilarang operasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: MBG di SMAN 15 Surabaya Dikeluhkan Basi |
"Karena itulah nanti akan kita persyaratkan (SLHS). Jadi ketika membuka SPPG yang rata-rata ada di tempat permukiman, maka sewajibnya ketika membuang limbah juga harus ditahan, tidak boleh langsung dibuang ke saluran, nanti di persyaratan-persyaratan itu yang kita akan lakukan," jelasnya.
Kini, sudah ada belasan SPPG di Surabaya yang bersertifikat. Lalu ada satu yang sedang mengurus dan belum beroperasi.
"Insyaallah sekarang itu ada 13, ada 14, satunya masih proses. Tapi belum operasi, belum menjalankan," ujarnya.
Terkait proses pengurusan SLHS maksimal 2 minggu. Pemkot Surabaya pun mempercepat agar MBG bisa terpenuhi. Tetapi karena tipe B, maka sesuai dengan peraturan pemerintah, sertifikat terlebih dahulu dikeluarkan oleh Disbudpar Jatim.
Baca juga: Zulhas Tanggapi soal Siswa Keracunan MBG |
"Tadi kami juga sudah meminta teman-teman Dinkes, teman-teman pendidikan untuk merapat ke provinsi disbudpar agar 2 minggu itu sudah termasuk keluarnya (SLHS) Disbudpar tadi," urainya.
Ia mengatakan, Pemkot Surabaya sudah diberikan kontak BGN Surabaya, dan telah berkoordinasi dengan Dandim serta Kapolrestabes. Kemudian dalam waktu dekat akan bertemu membahas apa yang disampaikan BGN, salah satunya SOP pengantaran MBG.
"Karena nanti insyaallah seperti disampaikan Pak Menteri Pendidikan, di sekolah-sekolah itu ada UKS. Jadi nanti ada tim kecil, sebelum makanan itu di sampaikan ke ke ke anak-anak lainnya, itu diperiksa dulu. Baunya seperti apa? Kalau basi, enggak," pungkasnya.
(auh/abq)
