Kata Kepala BGN Soal Rentetan Keracunan MBG Saat Dipanggil Prabowo

Kabar Nasional

Kata Kepala BGN Soal Rentetan Keracunan MBG Saat Dipanggil Prabowo

Wildan Noviansah - detikJatim
Minggu, 28 Sep 2025 15:16 WIB
Kepala BGN Dadan Hindayana (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Kepala BGN Dadan Hindayana. (Foto: Istimewa/dok. Rusman, Biro Pers Sekretariat Presiden)
Surabaya -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dipanggil Presiden Prabowo Subianto setelah mencuatnya rentetan kasus ribuan siswa yang keracunan diduga karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepada Presiden Prabowo Dadan menjelaskan duduk masalah penyebab keracunan.

Dadan melaporkan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi hingga saat ini sudah mencapai 9.615 unit. Dia tegaskan, total ada sebanyak 31 juta penerima program MBG.

"Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari-31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus-27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Dadan menjelaskan, faktor lain yang memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran prosedur operasi standar (SOP).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Dia menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus arahan agar SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.

Dia juga menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Prabowo berharap langkah itu dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan terpercaya.

Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.




(dpe/abq)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads